Ligapedianews.com – JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa reformasi agraria adalah kunci utama bagi kemajuan sebuah negara. Menurutnya, tanpa penyelesaian kesulitan agraria, sebuah negara bukan akan mampu bertransformasi menjadi negara sektor besar.
“Reformasi agraria adalah hal yang harus dijalankan apabila kita ingin menjadi negara bidang besar. Ibaratnya, kita harus menyelesaikan kesulitan kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. Selama reformasi agraria ini tak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas. Masa depan tidak ada akan selalu cerah, lantaran terhantui hambatan tanah. Untuk masuk ke sektor maju, kita butuh sumber daya alam yang dimaksud memihak rakyat banyak, teristimewa tanah,” kata Budiman di acara Asia Land Reform 2025 pada Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjut Budiman, menunjukkan keseriusan pada menanggulangi kemiskinan dengan memasukkan reformasi agraria ke pada acara Asta Cita. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan, yang tersebut menyatakan bahwa reformasi agraria menjadi salah satu inisiatif prioritas kementeriannya.
Dalam acara bertema Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa, kemudian Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan kemudian Pengentasan Kemiskinan, beberapa menteri yang mana dijadwalkan hadir membatalkan peluncuran mereka. Namun, selain Budiman Sudjatmiko yang dimaksud hadir sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), turut hadir Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal Konsorsium) serta Ida Nurlinda (Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran) sebagai narasumber.
Semua narasumber setuju bahwa reformasi agraria harus dipimpin secara langsung oleh presiden agar dapat berjalan efektif. Mereka menekankan pentingnya dukungan dari partai politik, TNI, Polri, organisasi masyarakat, LSM, juga seluruh elemen masyarakat.
“Kalau semua lapisan mendukung, maka reformasi agraria ini dapat menggunakan dekrit. Karena, bila presiden mengeluarkan dekrit, tetapi sejumlah unsur rakyat yang mana menolak, itu akan jadi bumerang. Akan sejumlah urusan tanah yang digunakan didistribusikan terhadap rakyat sanggup dicari-cari kesalahannya sebagai korupsi tanah,” jelas Budiman.
Pernyataan Budiman ini mendapat dukungan dari Ida Nurlinda yang digunakan menegaskan bahwa presiden harus turun secara langsung di menangani reformasi agraria. Dalam acara yang digunakan diselenggarakan oleh High Level Panel Asia Land Reform ini, beberapa kontestan yang digunakan menghadapi permasalahan tanah turut diundang untuk berbagi pengalaman. Dewi Kartika menyoroti bahwa mayoritas permasalahan yang dimaksud berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, khususnya yang menyangkut tanah adat.
“Benar seperti yang tersebut dikatakan Budiman Sudjatmiko, kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang mana dikembalikan menjadi tanah adat sanggup dipelintir jadi persoalan hukum korupsi. Contohnya, bagaimana persoalan hukum tanah pagar laut sulit ditelusuri dikarenakan terlalu banyak pihak yang digunakan terlibat. Apabila presiden turun langsung, pasti permasalahan tanah segera beres,” kata Dewi Kartika.
Reformasi agraria masih menjadi isu strategis pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan komitmen penuh lalu dukungan lintas sektor, diharapkan permasalahan tanah dapat segera dituntaskan demi mencapai kesejahteraan rakyat kemudian konstruksi yang mana berkeadilan.
