Ligapedia News

Tag: Presiden Trump

  • Daftar 41 perintah eksekutif Trump di area hari pertama jadi Presiden Negeri Paman Sam

    Daftar 41 perintah eksekutif Trump di area hari pertama jadi Presiden Negeri Paman Sam

    Ligapedianews.com DKI Jakarta – Pada hari pertama menjabat sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump secara langsung bergerak cepat dengan melakukan penandatanganan banyak perintah eksekutif yang mencerminkan prioritas utamanya untuk periode kedua pemerintahannya.

    Langkah ini mempertegas komitmen Trump terhadap isu-isu yang menjadi fokus kampanyenya. Beragam kebijakan yang disampaikan mencakup sektor imigrasi, ekonomi, hingga energi, kemudian memicu berbagai tanggapan dari publik dan juga pengamat politik.

    Kebijakan-kebijakan ini diharapkan tidaklah semata-mata mengatur ulang arah pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap tempat Amerika Serikat di tempat panggung global. Perintah eksekutif itu sendiri merupakan instruksi tercatat yang mana dikeluarkan presiden terhadap pemerintah federal lalu tidaklah memerlukan persetujuan dari Kongres (DPR lalu Senat).

    Instruksi ini miliki kekuatan hukum yang digunakan setara dengan undang-undang, selama bukan bertentangan dengan Konstitusi, dan juga biasanya digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara cepat di berbagai bidang.

    Lantas, apa hanya perintah eksekutif yang digunakan telah dilakukan ditandatangani Trump di dalam hari pertamanya? Simak daftarnya berikut ini. Melansir berbagai sumber.

    Daftar perintah eksekutif Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump

    1. Mengembalikan nama Gunung McKinley.
    2. Memperkuat penegakan hukum imigrasi.
    3. Mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.
    4. Menetapkan kartel sebagai organisasi teroris asing.
    5. Mengakhiri perekrutan berbasis keberagaman, inklusi, kemudian kesetaraan di area pemerintahan federal.

    6. Menangguhkan sementara penyewaan angin lepas pantai pada seluruh wilayah Landas Kontinen Luar.
    7. Mencabut izin keamanan bergerak atau terkini milik mantan pejabat intelijen yang tersebut terlibat pada "koordinasi kebijakan pemerintah yang tersebut bukan pantas" dengan kampanye presiden Biden 2020 juga John R. Bolton.
    8. Memberikan pengampunan untuk para perusuh 6 Januari.
    9. Mengevaluasi kembali bantuan luar negeri Amerika Serikat.
    10. Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional.

    11. Memulihkan akuntabilitas bagi eksekutif senior karier.
    12. Mendorong pengaplikasian arsitektur sipil federal yang tersebut estetis serta indah.
    13. Mengembalikan hukuman terhenti di dalam Amerika Serikat.
    14. Mengalihkan tambahan sejumlah air dari Delta Sacramento-San Joaquin ke wilayah lain pada California.
    15. Memperketat pengamanan di tempat perbatasan Amerika Serikat.

    16. Menghentikan penerapan otomatis kewarganegaraan Negeri Paman Sam bagi merek yang dimaksud lahir di dalam Amerika Serikat.
    17. Menata ulang Proyek Penerimaan Pengungsi AS.
    18. Menggunakan energi serta sumber daya alam Amerika yang mana terjangkau kemudian berkelanjutan.
    19. Memperjelas peran militer pada melindungi perbatasan AS.
    20. Mengutamakan kebijakan perdagangan "America First" yang menyokong pekerja, produsen, petani, peternak, wirausahawan, dan juga usaha lokal.

    21. Menyelesaikan backlog izin keamanan pada Kantor Eksekutif Presiden.
    22. Memulihkan akuntabilitas pada tempat yang tersebut mempengaruhi kebijakan di tenaga kerja federal.
    23. Menarik Amerika Serikat dari Organisasi Aspek Kesehatan Planet (WHO).
    24. Menunda larangan TikTok selama 75 hari.
    25. Menempatkan Amerika di dalam sikap utama di perjanjian lingkungan internasional.

    26. Memberikan bantuan harga jual darurat terhadap warga Amerika.
    27. Membekukan perekrutan pegawai sipil federal, kecuali personel militer, keamanan nasional, atau penegakan hukum.
    28. Menunda penerapan regulasi baru hingga selesai dilaksanakan peninjauan.
    29. Memulihkan kebebasan berbicara serta menghentikan sensor yang mana diberlakukan pemerintah federal.
    30. Membatalkan banyak perintah eksekutif dari pemerintahan Biden.

    31. Menghapus acara keberagaman, kesetaraan, lalu inklusi (DEI) di struktur pemerintah federal.
    32. Mengakui semata-mata dua jenis kelamin, yaitu laki-laki juga perempuan, pada kebijakan pemerintah federal.
    33. Membentuk Departemen Efisiensi otoritas untuk memperkuat penyelenggaraan rencana presiden.
    34. Menempatkan Amerika sebagai prioritas utama pada kebijakan luar negeri.
    35. Melindungi warga negara Negeri Paman Sam dari ancaman teroris.

    36. Menggunakan sumber daya alam, energi, dan juga makanan laut pada Alaska secara optimal.
    37. Memastikan pelaksanaan undang-undang imigrasi sesuai aturan federal.
    38. Menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris tentang pembaharuan iklim.
    39. Mendeklarasikan Keadaan Darurat Nasional di area perbatasan selatan Amerika Serikat.
    40. Mengeluarkan Negeri Paman Sam dari kesepakatan pajak perusahaan global yang digunakan dirundingkan oleh pemerintahan Biden.

    41. Menata ulang struktur Dewan Ketenteraman Nasional serta subkomitenya.

  • Profil Kash Patel, kandidat pilihan Trump sebagai calon Direktur FBI

    Profil Kash Patel, kandidat pilihan Trump sebagai calon Direktur FBI

    Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Kash Patel, seseorang politisi Amerika yang dimaksud menjadi sorotan umum setelahnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan namanya akan dipilih menjadi calon Direktur FBI. Lantas, siapakah Kash Patel?

    Presiden Donal Trump menilai Kash Patel merupakan pengacara serta penyelidik yang tersebut berdedikasi. Selama perjalanan karirnya sebagai loyalis Trump, Patel selalu mengutamakan kepentingan Amerika, fokus menyingkap korupsi, juga selalu menjunjung keadilan.

    ​​​​Patel miliki nama lengkap Kashyap Pramod Patel yang digunakan lahir pada 25 Februari 1980 dalam Garden City, New York, USA. Ia merupakan keturunan India-Amerika oleh sebab itu kedua orang tuanya imigrasi dari India.

    Kash Patel merupakan lulusan jurusan hukum pidana lalu sejarah di area University of Richmond tahun 2002, meraih sertifikat hukum internasional dalam University College London tahun 2004 dan juga gelar kejuaraan Juris Doctor dalam Pace University School of Law tahun 2005.

    Awal karirnya ia mulai menjadi pembela umum yang mana bertugas menyelesaikan berbagai tindakan hukum hukum dalam pengadilan negara bagian federal.

    Karirnya berprogres di pemerintahan Presiden Trump. Kash Patel menjabat sebagai Kepala Staf Penjabat Menteri Defense Christopher Miller tahun 2020. Dalam jabatan ini, selain mengawasi tugas para menteri, Patel bertugas memberikan saran dan juga nasihat terkait fungsi departemen tersebut.

    Posisi strategis yang tersebut ia tempati yang disebutkan merupakan tindakan pasca Trump mengeluarkan Mark Esper, Menteri Pertahanan.

    Kemudian, berada di dalam Dewan Security Nasional (NSC), Patel pernah menjabat menjadi Asisten Deputi Presiden dan juga Direktur Senior bagian Kontraterorisme (CT).​ ​​Patel kerap mendampingi beberapa prioritas utama Presiden Trump pada waktu itu, seperti penangkapan ketua ISIS, Al-Qaeda, juga mengurus kepulangan para sandera Amerika.

    Tidak semata-mata itu, Patel pernah bertugas sebagai pengawas operasi seluruh 17 badan komunitas intelijen sekaligus memberikan pengarahan harian Presiden. Pekerjaan yang disebutkan ia jalankan ketika menjabat sebagai Wakil Kepala Pelaksana Direktur Intelijen Nasional.

    Pria umur 44 tahun tersebut, juga pernah terpilih sebagai Penasihat Keselamatan Nasional kemudian Penasihat Senior untuk Komite masih DPR bidang Intelijen (HPSCI). Pada kedudukan strategis ini, Patel bertugas menyelidiki berbagai kampanye tindakan Rusia yang tersebut dianggap memberikan pengaruh terhadap pemilihan raya Presiden 2016.

    Selain itu, Patel pun menjadi pengawas terhadap kegiatan Komunitas Intelijen kemudian Pasukan Operasi Khusus AS. Ia pun melakukan penerapan undang-undang untuk membiayai multi-miliar dolar di dukungan operasi intelijen serta kontraterorisme di dalam dunia.

    Pada masa pemerintahan Presiden Trump sebelumnya, Patel dipercayai mewakili Presiden Amerika yang disebutkan menjadi saksi di penyelesaian hambatan dokumen rahasia pada Mar-a-Lago yang mana sempat melibatkan Arsip Nasional.

    Posisi jabatan lainnya, Patel juga pernah terpilih sebagai Jaksa Penuntut Terorisme pada Departemen Kehakiman (DOJ) dan juga Petugas Penghubung DOJ sebagai Komandan Operasi Khusus Gabungan (JSOC).

    Demikian profil dari Kash Patel, sosok yang mana juga dikenal sebagai sosok yang mendapatkan kepercayaan Presiden Trump kemudian dianggapnya cocok mengisi jabatan Direktur FBI Amerika Serikat.

    Kendati demikian, tindakan yang disebutkan masih perlu persetujuan dari Senat Demokrat. Selain itu, Wray yang digunakan masih bertugas pada jabatan yang disebutkan hingga tahun 2027, harus mengundurkan diri ataupun diberhentikan, demikian mengutip berbagai sumber.