Tag: Prancis

  • Prancis desak EU batasi perdagangan dengan permukiman ilegal lsrael

    Prancis desak EU batasi perdagangan dengan permukiman ilegal lsrael

    Jenewa – Prancis ingin Uni Eropa (EU) membatasi perdagangan dengan permukiman negeri Israel yang tersebut dinilai ilegal ke Tepi Barat yang diduduki, kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Hari Sabtu (5/9).

    Dalam wawancara dengan RFI, Barrot mengemukakan pekan ini ia kembali mendesak negara-negara Eropa untuk mengambil langkah terkait persoalan tersebut.

    “Permukiman yang dimaksud ilegal. Tidak wajar jikalau Uni Eropa dapat memperkuat perdagangan ini,” katanya.

    Barrot membandingkan langkah yang tersebut diusulkan itu dengan respons EU terhadap pendudukan Rusia melawan Krimea, dengan mencatatkan data bahwa blok yang disebutkan menghentikan impor dari semenanjung itu pada 2014.

    “Hal yang tersebut serupa harus kita lakukan terhadap permukiman ilegal tersebut,” katanya, seraya mengakui bahwa langkah itu membutuhkan kesepakatan di antara negara-negara anggota EU.

    Barrot juga mengecam apa yang dimaksud disebut sebagai “ledakan kekerasan yang belum pernah muncul sebelumnya” oleh para pemukim negara Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut dia, kekerasan yang disebutkan membinasakan martabat warga Palestina, keamanan Israel, juga prospek solusi dua negara.

    Terkait Niger, Barrot menolak tuduhan bahwa Prancis terlibat pada pemberontakan militer pekan berikutnya sebagai “fantasi belaka”. Ia menyatakan Paris tiada miliki niat maupun kemampuan untuk terlibat pada aksi tersebut.

    “Semua ini, seperti biasa, merupakan upaya untuk secara keliru menunjuk Prancis sebagai pihak yang digunakan bertanggung jawab, padahal tanggung jawab yang disebutkan identik sekali tak ada,” katanya.

    Pemberontakan pada 29 Agustus yang disebutkan menciptakan sebagian tentara menyerang pangkalan udara militer utama juga beberapa orang tempat kejadian strategis lainnya di Niamey, sebelum pasukan yang mana kekal loyal untuk pemerintah, dengan dukungan Africa Corps Rusia, berhasil mengambil kembali kendali.

    Pemerintah Niger pada hari terakhir pekan menuduh Prancis sebagai pihak yang mana mengakibatkan kerusuhan yang disebutkan dan juga menyokong para pemberontak.

    Sumber: Anadolu

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence pada portal web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia juga Prancis memperdalam kemitraan sektor transportasi

    Indonesia juga Prancis memperdalam kemitraan sektor transportasi

    Ligapedia.news Indonesia berazam memperdalam kemitraan sektor transportasi dengan Prancis.

    Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersatu Kementerian Perdagangan Prancis memperdalam kemitraan strategis di area sektor transportasi darat, laut, udara, lalu perkeretaapian, dan juga penguatan kemudian pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    ”Indonesia berikrar memperdalam kemitraan sektor transportasi dengan Prancis," kata Menteri Perhubungan ('Menhub) Dudy Purwagandhi pada keterangan dikonfirmasi di dalam Jakarta, Jumat.

    Menhub mengaku pembahasan potensi kerja identik sektor transportasi lintas moda yang dimaksud sudah dilaksanakan bersatu Menteri Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin di tempat Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Sejumlah kemitraan serta kerja mirip yang tersebut dibahas, antara lain terkait sektor transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian, dan juga penguatan serta pengembangan sumber daya manusia transportasi yang tersebut difokuskan pada sekolah kompetensi, kejuruan, pelatihan, juga sekolah vokasi dalam politeknik lalu akademi transportasi binaan Kemenhub.

    "Diskusi kali ini untuk memverifikasi kerja mirip yang mana terjalin akan menghasilkan kembali dampak nyata bagi kedua negara,” ujar Menhub.

    Adapun potensi kerja sejenis sektor darat yang tersebut dibahas adalah peningkatan infrastruktur serta aksesibilitas transportasi umum di area wilayah perkotaan di dalam seluruh Indonesia, dan juga pembiayaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) di tempat Medan dan juga Bandung yang digunakan akan berkontribusi pada sistem transportasi terpadu lalu meningkatkan mobilitas.

    Pada sektor perhubungan laut, kerja sebanding yang dimaksud dibahas adalah pembaharuan MoU Certificate of Recognition (COR). Saat ini, MoU yang dimaksud terdapat pada kategori 1, sehingga belaka Indonesia yang mana mengakui sertifikat pelaut Prancis. Ke depan, diharapkan MoU yang dimaksud menjadi kategori 3, sehingga Indonesia juga Prancis saling mengakui.

    ”Dengan mengakui sertifikasi kedua negara akan memacu prospek tenaga kerja, meningkatkan kekuatan kerja identik maritim, meningkatkan kegunaan sektor ekonomi bagi kedua negara, juga memperkuat efisiensi juga keselamatan operasional sektor pelayaran global,” ujar Menhub pula.

    Untuk sektor perhubungan udara, dibahas perpanjangan kerja sebanding Technical Cooperation Agreement juga modernisasi peralatan navigasi penerbangan untuk wilayah ruang udara kawasan Barat Indonesia.

    Dudy mengupayakan bidang penerbangan Prancis, untuk terus bekerja identik dengan Indonesia dan juga berpartisipasi berpartisipasi di proses pengadaan mendatang.

    "Proses pengadaan sepenuhnya menjadi kewenangan AirNav Indonesia dan juga akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum lalu peraturan yang digunakan berlaku,” kata Menhub pula.

    Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, dibahas kemungkinan kerja sebanding pada proyek pengembangan Perkeretaapian Bandung, elektrifikasi Padalarang-Cicalengka, dan juga akselerasi rencana LRT Bandung.

    Terkait pengembangan sumber daya manusia, dibahas terkait kegiatan magister pada bidang Air Navigation Services Management yang tersebut dilaksanakan dalam Toulouse, Prancis, kemudian pelatihan bidang Air Navigation Services di tempat Indonesia.

    ”Saya harap diskusi ini akan membuahkan hasil. Kami berjanji penuh kemudian terus-menerus terbuka meningkatkan kekuatan kerja sejenis transportasi dengan ketentuan hukum juga peraturan yang mana berlaku,” kata Menhub Dudy.

  • Indonesia perkuat peran pada diplomasi maritim di tempat kancah global

    Indonesia perkuat peran pada diplomasi maritim di tempat kancah global

    Ligapedia.news Technical Group ini memiliki peran strategis pada memberikan rekomendasi teknis terkait penetapan wilayah laut yang tersebut sensitif

    Jakarta – Indonesia meningkatkan kekuatan peran di diplomasi maritim global lewat penunjukan Atase Perhubungan KBRI London sebagai Chair Technical Group pada sidang International Maritime Organization (IMO) Marine Environment Protection Committee (MEPC) Ke-83 yang dimaksud berlangsung pada London, Inggris.

    Atase Perhubungan KBRI London Barkah Bayu Mirajaya mengungkapkan dengan kepercayaan yang dimaksud diberikan untuk Indonesia menjadi Chair Technical Group, merupakan salah satu pencapaian penting bagi diplomasi maritim Indonesia.

    Menurut dia, hal itu merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kompetensi kemudian peran terlibat Indonesia pada isu-isu pengamanan lingkungan maritim.

    “Technical Group ini mempunyai peran strategis pada memberikan rekomendasi teknis terkait penetapan wilayah laut yang mana sensitif lalu memerlukan pemeliharaan khusus dari dampak kegiatan pelayaran internasional,” kata Barkah di keterangan sebagaimana dikonfirmasi di area Jakarta, Jumat.

    Kementerian Perhubungan melalui Atase Perhubungan KBRI London dipercaya sebagai Chair Technical Group on the Designation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) and Special Areas dalam sidang IMO MEPC ke-83 yang dimaksud berlangsung 7-11 April 2025, di tempat London.

    Technical Group itu bertugas untuk mempertimbangkan proposal penetapan Emission Control Area (ECA), wilayah khusus bebas emisi SOx, PM dan juga NOx di area the North-East Atlantic Ocean (Samudra Atlantik Timur Laut), dan juga usulan penetapan the Nasca Ridge National Reserve juga the Grau Tropical Sea National Reserve di area Peru sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), sesuai dengan panduan penetapan PSSA IMO.

    Indonesia dipilih untuk menjadi pemimpin Technical Group ini, lanjut Barkah, juga merupakan pengakuan dari komunitas maritim internasional melawan pengalaman dan juga keberhasilan Indonesia di mengajukan Selat Lombok sebagai PSSA pada tahun 2024.

    Pengajuan yang dimaksud menjadi salah satu contoh nyata partisipasi Indonesia di proteksi lingkungan laut, juga menunjukkan kemampuan teknis serta diplomatik Indonesia di area panggung global.

    “Penunjukan ini tidaklah cuma mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kekuatan kedudukan Indonesia di kancah diplomasi maritim global,” ucap Barkah.

    Selain itu, langkah yang dimaksud juga menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan profil Indonesia di area sektor maritim, sekaligus memperkuat kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Council IMO untuk periode 2026–2027.

    Sebagai negara kepulauan dengan kedudukan geografis strategis, keterlibatan bergerak Indonesia di forum-forum IMO sangat penting untuk menegaskan kepentingan nasional maritim dapat terus diperjuangkan.

    “Dengan terus berperan bergerak dalam level teknis maupun kebijakan internasional, Indonesia dapat menegaskan komitmennya pada menjaga keberlanjutan lingkungan laut serta keamanan pelayaran dunia,” kata Barkah.

    Adapun terkait usulan penetapan ECA di tempat Samudra Atlantik Timur Laut, Barkah menjelaskan, Technical Group telah lama meninjaunya berdasarkan kriteria lalu prosedur yang mana ditetapkan pada Lampiran III MARPOL Annex VI dan juga menganggap bahwa usulan yang disebutkan telah lama memenuhi kriteria.

    Selain itu, terang Barkah, Technical Group juga mendiskusikan lalu menyetujui rancangan amandemen yang diusulkan untuk Peraturan 13.5, 13.6, 14.3 juga Lampiran VII MARPOL Annex VI tentang penetapan ECA, wilayah khusus bebas emisi SOx, PM juga NOx di area Samudra Atlantik Timur Laut.

    Rancangan amandemen yang disebutkan mencakup tanggal proyek konstruksi 1 Januari 2027 untuk kapal-kapal yang dimaksud beroperasi di area ECA Samudra Atlantik Timur Laut, sesuai dengan Peraturan 13.5.1.3 MARPOL Annex VI, serta juga “kriteria tiga tanggal” untuk konstruksi, peletakan lunas, juga pengiriman kapal.

    “Rancangan amandemen ini tentunya perlu diteruskan untuk diadopsi pada Sidang MEPC Luar Biasa yang tersebut akan digelan bulan Oktober tahun ini sebagai bagian dari MARPOL Annex VI yang tersebut direvisi, sehingga dapat diberlakukan secepat mungkin saja di tempat tahun 2027,” kata Barkah.

  • Prancis harap lakukan berbagai penanaman modal untuk konsolidasi hubungan

    Prancis harap lakukan berbagai penanaman modal untuk konsolidasi hubungan

    Ligapedia.news Ibukota Indonesia – Menteri Urusan Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin berharap agar negaranya dapat lebih banyak sejumlah melakukan penanaman modal dengan perusahaan-perusahaan baru untuk mengkonsolidasikan hubungan antara Indonesia serta Prancis.

    “Kepercayaan antara kedua negara juga berbagai ditunjukkan oleh konsolidasi penanaman modal oleh merekan yang telah lama menunjukkan keinginan merek untuk bekerja di area sini,” kata Saint-Martin pada konferensi pers di tempat Jakarta, Rabu malam.

    Mengenai penanaman modal itu sendiri, ketika ditanya mengenai Badan Pengelola Penanaman Modal (BPI) Danantara, Saint-Martin menyatakan bahwa dirinya mengeksplorasi hal yang dimaksud dengan Menteri Pengembangan Usaha RI.

    Dia meyakini bahwa di kerangka forum industri yang digunakan akan diselenggarakan pada kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia, ada banyak area pembangunan ekonomi bersatu yang digunakan dapat diupayakan.

    “Banyak area konvergensi dan juga pembangunan ekonomi bersatu yang tersebut dapat diupayakan antara dana kekayaan negara Prancis, teristimewa Badan Penanaman Modal Publik Prancis, tetapi juga Bank Penanaman Modal Publik. Memang, ada strategi bersama, praktik terbaik, lalu mungkin saja pembangunan ekonomi bersatu yang tersebut dapat diupayakan bersama,” katanya.

    Dia juga menilai bahwa Indonesia dan juga Prancis miliki keinginan untuk mendiversifikasi kemitraan perdagangan kedua negara seperti pada bidang teknologi.

    Dirinya berkunjung ke Pusat Informasi Nasional (PDN) pada Bekasi Jawa Barat untuk mengawasi proyek kerja sejenis Indonesia dengan Prancis senilai 164,6 jt euro (Rp2,59 triliun).

    Selain teknologi, ada berbagai sektor lain yang digunakan miliki prospek kerja serupa kemudian melakukan pembangunan ekonomi dengan pada kemitraan Indonesia-Prancis, seperti sektor transportasi kemudian energi, kata Saint-Martin.

    “Ada berbagai sektor kegiatan di area mana Prancis secara tradisional mempunyai keahlian yang dimaksud diakui di dalam seluruh dunia. Hal ini berlaku untuk infrastruktur, energi, serta transportasi,” ucapnya.

    Dia pun berharap agar pada kunjungan kenegaraan yang disebutkan dapat memungkinkan UKM Prancis dari berbagai sektor, khususnya agribisnis, untuk berbagi keahlian mereka di area Indonesia.

    Menteri Urusan Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 8-9 April untuk meningkatkan kekuatan kemitraan perekonomian bilateral kemudian mempersiapkan kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada akhir Mei 2025.

  • Imbas Pavel Durov Ditangkap, Telegram Ubah Kebijakan Private Chat?

    Imbas Pavel Durov Ditangkap, Telegram Ubah Kebijakan Private Chat?

    Jakarta –  Organisasi Telegram tanpa peringatan menghapus pernyataan dari halaman FAQ-nya yang menyebutkan apabila obrolan pribadi dilindungi lalu bahwa “kami tak memproses permintaan apa pun yang terkait dengan obrolan tersebut.” 

    Dilansir dari The Verge, perusahaan aplikasi mobile instruksi media sosial ini menyebabkan inovasi kebijakan diduga dikaitkan dengan penangkapan pimpinan merekan Pavel Durov oleh otoritas pemerintah Prancis. Perubahan ini terjadi hampir dua minggu setelahnya Durov ditangkap dikarenakan diduga membiarkan “aktivitas kriminal berlangsung tanpa hambatan pada perangkat lunak pengiriman instruksi tersebut.”

    Keterangan yang digunakan dihimpun oleh The Verge, juru bicara Telegram Remi Vaughn secara resmi memberikan tanggapan mereka itu dengan menyatakan kode sumber program yang dimaksud tak berubah. Dirinya mengatakan jikalau obrolan pribadi masih dijaga privasinya, meskipun begitu pengguna selalu dapat melaporkan obrolan masuk baru untuk moderator dengan menggunakan Blokir kemudian Laporkan. 

    “Siapa pun dapat memeriksa kode sumber terbuka Telegram lalu mengawasi bukan ada perubahan,” tulis Vaughn.

    Beberapa inovasi yang disebutkan tampaknya sudah ada mulai berlaku: halaman Tanya Jawab perusahaan sudah berubah di 24 jam terakhir. Ambil satu bagian yang berjudul, “Ada konten ilegal di tempat Telegram. Bagaimana cara menghapusnya?”

    Hingga tanggal 5 September, tanggapan Telegram terhadap pertanyaan yang dimaksud berbunyi, “Semua obrolan Telegram lalu obrolan grup bersifat privat di tempat antara para pesertanya. Kami bukan memproses permintaan apa pun yang terkait dengan obrolan tersebut.”

    Namun, kalimat yang dimaksud sempat dihapus juga sebagai gantinya, kalimat-kalimat yang disebutkan berbunyi “Semua perangkat lunak Telegram memiliki tombol ‘Laporkan’ yang mana memungkinkan anda menandai konten ilegal untuk moderator kami, hanya sekali dengan beberapa ketukan,” disertai dengan petunjuk tentang cara melaporkan pesan.

    Saluran pers Telegram tak segera menanggapi pertanyaan tentang bahasa apa yang tersebut dihapus itu atau bagaimana cara menangani permintaan tersebut.

    Penangkapan Pavel

    Pihak berwenang Prancis menangkap Durov pada 24 Agustus 2024 sesaat pasca Pavel tiba dalam bandara usai kunjungannya di dalam Azerbaijan. Penangkapan ini sebagai bagian dari investigasi terhadap aktivitas kriminal di area Telegram serta dugaan kurangnya kerja identik dengan penegak hukum.

    Otoritas peradilan minggu lalu menempatkan pendiri teknologi berusia 39 tahun ini dalam bawah penyelidikan resmi berhadapan dengan 12 tuduhan, beberapa diantaranya seperti, menyediakan layanan kriptografi untuk penjahat lalu keterlibatannya pada menjalankan media online yang digunakan memungkinkan terjadinya kegiatan terlarang, gambar-gambar pelecehan seksual anak, perdagangan narkoba, kemudian penipuan.

    Penangkapan lalu dakwaan Durov sudah mengakibatkan perdebatan yang dimaksud sebenarnya telah lama lama terjadi tentang keseimbangan antara kebebasan berbicara, privasi, kemudian bahaya yang digunakan ditimbulkan oleh polisi dalam dunia maya.

    Para pendiri teknologi serta pendukung kebebasan internet, termasuk pemilik X, Elon Musk, kemudian pengungkap fakta Edward Snowden, telah dilakukan mengutuk persoalan hukum ini juga menganggapnya sebagai ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

    CEO Telegram Pavel Durov mengomentari pihak berwenang Prancis yang tersebut mengajukan tuntutan kriminal yang ‘salah kaprah’ terhadapnya juga bukannya melakukan pendekatan terhadap perusahaannya untuk menyampaikan keprihatinannya di komentar rakyat pertamanya sejak penahanannya.

    Komentar Pavel

    Dalam sebuah posting di area Telegram pada Kamis, 5 September 2024, Durov menyatakan “mengejutkan” pada waktu tahu bahwa ia dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi melawan kegiatan ilegal yang digunakan dijalankan oleh orang lain di tempat wadah media sosial lalu perpesanannya.

    “Jika sebuah negara tidak ada puas dengan layanan internet, praktik yang dimaksud sudah ada mapan adalah memulai tindakan hukum terhadap layanan itu sendiri,” tulis entrepreneur teknologi kelahiran Rusia ini.

    “Menggunakan hukum dari era pra-smartphone untuk menuntut pribadi pimpinan menghadapi kejahatan yang dijalankan oleh pihak ketiga pada media yang digunakan dikelolanya adalah pendekatan yang salah kaprah.”

    Pilihan editor: CEO Telegram Pavel Durov Diciduk pada Prancis, Bagaimana Update Kasusnya?