Tag: Prabowo

Ini adalah poin-poin penting rapat kabinet Presiden Prabowo 31 Agustus 2025

Ligapedianews.com DKI Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Minggu, 31 Agustus 2025, mengawasi Sidang Kabinet Paripurna pada Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini diselenggarakan dalam sedang situasi darurat kebijakan pemerintah lalu sosial akibat gelombang demonstrasi yang dimaksud menuntut evaluasi terhadap anggota DPR.

Dalam sidang tersebut, disepakati sebagian langkah tegas, termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang dimaksud terlibat kontroversi dan juga moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Kebijakan ini diambil untuk memulihkan kepercayaan publik.

Presiden juga menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia memohonkan kementerian lalu lembaga membuka akses bagi masyarakat menyampaikan masukan secara damai, namun menegaskan aparat akan bertindak tegas jikalau terjadi aksi anarkis. Berikut poin-poin penting dari hasil rapat tersebut.

5 poin penting hasil rapat kabinet Presiden Prabowo 31 Agustus 2025

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa arahan penting usai rapat kabinet pada Minggu, 31 Agustus 2025. Berikut rangkuman poin-poin utama yang mana menjadi sorotan:

1. Pimpinan parpol diminta tindakan tegas anggota DPR yang mana sembarangan

Presiden mengajukan permohonan pimpinan partai urusan politik bertindak tegas terhadap anggota DPR yang dimaksud menyampaikan pernyataan keliru serta kontroversi. Mulai 1 September 2025, partai dapat mencabut keanggotaan anggota DPR yang dimaksud melanggar aturan tersebut.

2. Pemeriksaan perkara Affan harus cepat juga transparan

Presiden menegaskan proses pemeriksaan terhadap petugas yang mana melakukan pelanggaran di perkara Affan harus dilaksanakan secara cepat, terbuka, serta dapat diakses publik.

3. Evaluasi tunjangan DPR serta moratorium kunjungan ke luar negeri

Pimpinan DPR diminta mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPR dan juga memberlakukan moratorium atau penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

4. Semua kementerian/lembaga hingga DPR harus mengungkap ruang aspirasi

Presiden memohon pimpinan DPR juga seluruh kementerian/lembaga mengundang tokoh warga dan juga peserta didik untuk berdialog dengan segera juga menerima masukan maupun koreksi secara terbuka.

5. Polisi harus menjadi pelindung masyarakat

Presiden mengingatkan aparat kepolisian untuk fokus melindungi publik dan juga infrastruktur umum yang tersebut dibangun dari uang rakyat.

Dengan demikian, rapat yang dimaksud menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan rakyat lalu memacu kebangkitan ekonomi di tempat sedang situasi yang mana menantang. eksekutif menilai, tanpa stabilitas, rencana perkembangan dan juga pemulihan kegiatan ekonomi tiada akan berjalan optimal.

Presiden menyembunyikan arahannya dengan arahan agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan. Ia berharap kerja sebanding antara pemerintah, masyarakat, kemudian semua pihak terus diperkuat demi mewujudkan masa depan yang mana lebih tinggi baik, sejahtera, kemudian berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di area situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

09/09/2025
Terpopuler, timnas lolos semifinal juga peluncuran Koperasi Merah Putih

https://ligapedianews.com/ DKI Jakarta – Terdapat beberapa jumlah berita unggulan ANTARA pada Selasa pagi yang tersebut menarik untuk disimak, dalam antaranya Timnas Indonesia U-23 yang dimaksud berhasil lolos ke semifinal pasca menahan imbang Tanah Melayu hingga peluncuran 80 ribu Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo.

Berikut rangkuman beritanya:

1. Indonesia U-23 lolos ke semifinal pasca tahan imbang Malaya 0-0

Timnas Indonesia U-23 berhasil lolos ke semifinal pasca menjadi juara Grup A ASEAN U-23 Championship 2025, walau bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Baca selengkapnya di dalam sini.

2. Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan 80 ribu unit Koperasi Desa serta Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih pada Desa Bentangan, Wonosari, Kota Klaten, Jawa Tengah, Mulai Pekan (21/7).

Puluhan ribu koperasi desa kemudian kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi juga aliran bahan-bahan untuk masyarakat. Baca laporannya di dalam sini.

3. Tiket konser Super Junior dalam Ibukota Indonesia dibuka mulai nilai tukar Rp1,9 juta

Promotor IME Indonesia mengumumkan bahwa tiket untuk konser Super Junior di area DKI Jakarta yang mana bertajuk "SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR" berada pada rentang Rp1,9 jt hingga Rp3,8 juta. Informasinya ada pada sini.

4. Airlangga sebut penerapan tarif Amerika Serikat per 1 Agustus tak berlaku bagi RI

Menteri Koordinator (Menko) Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang dimaksud sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 telah tiada lagi berlaku bagi Indonesia. Baca selengkapnya di dalam sini.

5. Mengenal ular weling, "pembunuh senyap" yang tersebut tewaskan bocah Pekalongan

Belum lama ini, beredar kabar duka tentang manusia anak bernama Rafa, bocah berusia 12 tahun dengan syarat Pekalongan, Jawa Tengah, yang mana meninggal dunia pasca digigit ular weling.

Rafa sempat menjalani perawatan intensif kemudian koma selama satu bulan sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Simak kisah lengkapnya pada sini.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di tempat situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

23/07/2025
Nikita minta Presiden Prabowo luruskan hukum di area Indonesia

LIgapedia.news Ibukota Indonesia – Nikita Mirzani mengajukan permohonan Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di tempat Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan persoalan hukum pemerasan lalu pengancaman bos perawatan lapisan kulit (skincare) milik dokter Reza Gladys (RGP) di dalam Pengadilan Negeri DKI Jakarta Selatan.

"Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang dimaksud terhormat tolong hukum di tempat negara kita, di area Indonesia yang tersebut tercinta ini benar-benar diluruskan, tidak dengan pendekatan kekuasaan," kata Nikita usai sidang dakwaan dalam Pengadilan Negeri Ibukota Indonesia Selatan, Selasa.

Nikita mengungkapkan dengan adanya hukum yang dimaksud lurus maka tidaklah perlu lagi memilih mana benar lalu salah.

Terlebih, beliau menilai dirinya sudah menyelamatkan sejumlah orang dengan mengungkap hasil dengan isi kosmetik berbahaya.

Sayangnya, menurut dia, penyidik hingga jaksa penuntut umum (JPU) bukannya mendalami berhadapan dengan item yang disebutkan malah dirinya yang digunakan ditahan.

"JPU tidak ada mampu membuktikan barang tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa komoditas itu berbahaya, tidak ada ber-BPOM ada jarum suntiknya kemudian tak ada barcode-nya serta tak terdaftar," ujarnya.

Lebih lanjut, Nikita mengaku mendapat Rp4 miliar itu lantaran diberikan secara cuma-cuma dan juga Reza Gladys yang terus menghubunginya.

"Padahal saya tiada pernah meminta-minta uang dia, ia yang digunakan memberikan uang itu cuma-cuma kemudian saya yang digunakan bertanya kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya sampai terjadi seperti ini penahanan," ujarnya.

Terlebih, ia menyoroti Reza Gladys telah lama memperbaiki berita acara pemeriksaan (BAP) sebanyak empat kali terkait perkara pemerasan tersebut.

Adapun dakwaan yang digunakan dibacakan JPU di persidangan yakni Nikita Mirzani mengancam bos perawatan lapisan kulit (skincare) milik dokter Reza Gladys (RGP) membayar Rp4 miliar untuk uang tutup mulut terkait hasil yang dimaksud dijualkan.

Kemudian, dikatakan Nikita menggunakan uang yang dimaksud untuk membayar sisa kredit pemilikan rumah (KPR).

Nikita ditahan sejak Kamis (5/6) atau selama 19 hari di area Kejaksaan Negeri (Kejari) Ibukota Selatan.

Berdasarkan informasi yang tersebut tertera di Sistem Data Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri DKI Jakarta Selatan, perkara dengan nomor 362/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL telah terjadi dilimpahkan pada Selasa (17/6).

Nikita didakwa Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI pada situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.

25/06/2025
Mentan dampingi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Rusia

Ligapedia.news DKI Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turut mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada kunjungan kenegaraan ke Rusia pada 18-20 Juni 2025.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian di area Jakarta, Kamis menyebutkan kunjungan itu dijalankan berhadapan dengan undangan dengan segera dari Presiden Vladimir Putin, sekaligus pada rangka mengunjungi dan juga menjadi pembicara utama pada forum dunia usaha bergengsi St. Petersburg International Economic Diskusi 2025 (SPIEF 2025).

Selain mengunjungi forum ekonomi, Presiden Prabowo juga dijadwalkan mengikuti beberapa jumlah rencana penting lainnya, termasuk rapat bilateral dengan Presiden Vladimir Putin.

Pertemuan ini menjadi kesempatan penting di meningkatkan kekuatan hubungan kedua negara pada berbagai sektor. Presiden Prabowo juga direncanakan mengunjungi makam pahlawan Rusia sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa tersebut.

Rombongan kenegaraan turut diisi oleh beberapa jumlah menteri Kabinet Merah Putih yang dimaksud sudah ada tiba lebih lanjut dulu, termasuk Mentan Amran, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Perlindungan Sjafrie Sjamsoeddin; Menko Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Penyertaan Modal Rosan Roeslani; serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, serta Teknologi Brian Yuliarto.

Partisipasi Mentan Amran pada kunjungan itu menunjukkan keseriusan Indonesia di meningkatkan kekuatan hubungan kerja sejenis dengan Rusia, khususnya dalam sektor pangan serta pertanian.

Rusia dikenal memiliki sistem pertanian modern yang dimaksud efisien juga unggul pada teknologi agrikultur skala besar yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi iklim.

Indonesia lalu Rusia mempunyai perbedaan musim serta kondisi geografis yang tersebut mencolok. Perbedaan ini menciptakan kemungkinan saling melengkapi di produksi pangan juga komoditas pertanian, sekaligus membuka kesempatan kerja sebanding yang saling menguntungkan.

12Tampilkan Semua

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI dalam situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/06/2025
Pakar HI sebut Prabowo-Raja Abdullah II poros harapan bagi Palestina

Ligapedia.news DKI Jakarta – Pakar hubungan internasional sekaligus Ketua Harian Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI) Yuliandre Darwis menilai hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Raja Yordania Raja Abdullah II dapat menjadi harapan bagi kemerdekaan Palestina.

Penilaian itu disampaikan menyusul konferensi Presiden RI Prabowo Subianto dengan Raja Yordania Raja Abdullah II di kunjungan kenegaraan pada Minggu, 13 April 2025, sebagaimana rilis pers IAPPI yang mana diperoleh pada Senin.

Hubungan keduanya, kata Andre, terlihat sangat akrab selama pertemuan. Pertemuan keduanya dinilai bermakna positif, khususnya bagi mimpi Palestina untuk merdeka.

Dia berpandangan bahwa kedekatan yang disebutkan menciptakan poros baru yang digunakan sanggup menjadi harapan untuk kemerdekaan Palestina.

"Artinya, untuk pertama kalinya di waktu yang tersebut lama, dunia menyaksikan koalisi baru yang mana lebih besar seimbang dan juga manusiawi pada perjuangan Palestina," kata Andre pada waktu dimintai keterangan, Hari Senin (14/4).

Kedua negara itu, kata dia, disatukan oleh kekuatan moral, solidaritas kemanusiaan, dan juga diplomasi global yang terlibat untuk memperjuangkan Palestina.

"Duet Prabowo–Abdullah adalah titik temu antara dunia Islam Asia kemudian Arab, antara kekuatan moderat yang tersebut punya akses ke blok Barat maupun Timur," kata dia.

Meskipun, perjuangan Palestina menuju kemerdekaan masih jauh, namun Andre menilai mimpi yang dimaksud diyakinkan akan tetap memperlihatkan terwujud. Terlebih, apabila berbagai negara menggalang perjuangan tersebut.

"Dalam langkah-langkah nyata ini, pada suara-suara lantang yang tersebut tak hanya sekali menggema tapi juga bergerak, kita mengawasi bahwa kemerdekaan Palestina bukanlah utopia yang tak terjangkau. Ia adalah tujuan yang mana makin dekat, apabila dunia dipimpin oleh mereka itu yang digunakan berani, berempati, serta bertindak," katanya.

Andre juga menyoroti bahwa Prabowo juga Raja Abdullah II termasuk pemimpin dunia yang tersebut berani mengambil tindakan menggalang perjuangan Palestina.

"Hari ini, dari Amman hingga Jakarta, kita meninjau poros harapan itu mulai terbentuk. Dan dunia, akhirnya, mampu berharap lagi," demikian katanya.

18/04/2025
Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah perkuat Indonesia di tempat kawasan selatan

Ligapedia.news Ibukota – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke beberapa jumlah negara di area Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, lalu Yordania, dijalankan untuk merancang hubungan urusan politik dan juga meningkatkan kekuatan sikap Indonesia dalam panggung internasional, khususnya di dalam Global South.

Selain program urusan politik kemudian ekonomi yang mana diusung, Prabowo pada kunjungan itu mendapat sambutan hangat pada setiap negara yang digunakan disinggahi. Komitmennya merancang solidaritas global juga berpeluang besar menjadi pemimpin baru dunia, kata Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan.

Pernyataan yang dimaksud beliau komunikasikan pada waktu merangkum Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mencermati Arah Politik dan juga Diplomasi Prabowo di dalam Timur Tengah dan juga Turki” yang diselenggarakan di area kantor GREAT Institute, DKI Jakarta pada Mulai Pekan (14/4).

Syahganda menilai pemerintah perlu merancang komunikasi kebijakan pemerintah yang tersebut lebih banyak baik sehingga kebijakan luar negeri Indonesia tidak ada mendapatkan persepsi negatif.

Sejalan dengan yang tersebut disampaikan Syahganda, Direktur aspek geopolitik GREAT Institute Teguh Santosa menguraikan dilema setiap negara dalam arena internasional yang tersebut anarkis.

Menurut dia, hubungan dengan negara lain haruslah dibangun tanpa menciptakan ketergantungan atau the absence of dependency.

“Salah besar bila kita mengungkapkan bahwa antitesa dari ketergantungan pada satu negara hegemonik adalah dengan dengan bersandar pada negara hegemonik lain. Antitesa dari ketergantungan pada satu negara adalah meniadakan ketergantungan pada negara itu, kemudian pada negara lain," jelas Teguh.

Dengan demikian, dinamika yang digunakan terjadi di dalam arena internasional pada waktu ini, yang mana dipicu oleh peperangan tarif yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump pada Amerika Serikat lalu direspons dengan sangat keras oleh pemerintahan Xi Jinping pada China, harus dijadikan peluang untuk memulai pembangunan kemitraan dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan.

Teguh meyakini kunjungan Prabowo ke sebagian negara kemudian komunikasinya dengan pemimpin-pemimpin dunia dilaksanakan di kerangka itu.

Sementara itu, Dr Zarmansyah, individu ilmuwan yang tersebut hadir di diskusi itu, mengingatkan bahwa Indonesia miliki pembangunan ekonomi yang digunakan sangat besar pada proses perdamaian pada berbagai kawasan dunia. Sayangnya, pembangunan ekonomi perdamaian itu seringkali ditinggalkan begitu saja.

“Saya berharap, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian pada penanaman modal perdamaian yang dimaksud telah kita lakukan pada sejumlah negara. Kehadiran Indonesia di menjaga perdamaian dalam berbagai negara serta kawasan harus di-follow up dengan kerja serupa kegiatan ekonomi sehingga Indonesia mempunyai mitra alternatif yang lebih tinggi luas,” ujar Zarmansyah.

18/04/2025
Saksikan INTERUPSI Prabowo: Ada yang Melawan Soal Efisiensi Anggaran Bersama Ariyo Ardi, Adita Irawati, Mohamad Hekal, dan juga Narasumber Lainnya, Live di area iNews

ligapedianews.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya di menghemat anggaran demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mengungkapkan bahwa terdapat oknum pada birokrasi yang digunakan menentang kebijakan efisiensi yang mana diterapkannya, yang digunakan ia sebut sebagai “raja kecil” yang digunakan merasa berkuasa juga kebal terhadap aturan.

Pembahasan persoalan ini akan dibahas tuntas pada INTERUPSI “Prabowo: Ada yang digunakan Melawan Soal Efisiensi Anggaran” di malam hari ini, sama-sama Ariyo Ardi, Adita Irawati, Mohamad Hekal, kemudian narasumber kredibel lainnya.

Kebijakan penghematan yang mana dibuat presiden Prabowo memang sebenarnya menuai berbagai kritik sebab dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas layanan publik. Beberapa kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, mengalami pemangkasan anggaran yang mana cukup besar, yang tersebut berpotensi berdampak pada pemeliharaan infrastruktur serta kelangsungan proyek-proyek pembangunan.

Namun, walaupun menghadapi tantangan, Prabowo tetap saja teguh di memverifikasi bahwa dana negara digunakan secara optimal juga bukan terbuang sia-sia. Ia juga menekankan perlunya penanaman modal di pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan juga sains serta teknologi sebagai bagian dari strategi anggaran yang lebih besar efisien. Lantas apa kata para pakar tentang persoalan ini?

Selengkapnya, saksikan INTERUPSI “Prabowo: Ada yang Melawan Soal Efisiensi Anggaran” waktu malam ini dengan narasumber, Adita Irawati-Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mohamad Hekal-Politisi Partai Gerindra, Nailul Huda-Direktur Sektor Bisnis Celios, Ubedilah Badrun-Analis Sosial Politik UNJ, Waktu 20.00 WIB, Live di area iNews.

18/02/2025
Prabowo Teken Perpres, Pelantikan Kepala Daerah Digelar 20 Februari 2025

ligapedianews.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah . Perpres yang dimaksud mengubah Perpres Nomor 16 Tahun 2016.

Dalam aturan baru ini, pelantikan kepala wilayah hasil pemilihan kepala daerah Serentak 2024 akan diselenggarakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Aturan yang dimaksud tercantum di Pasal 22A.

Berikut ini bunyi pasal tersebut, dikutipkan dari laman https://jdih.setneg.go.id/:

Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berikut:
Pasal 22A
(1) Pelantikan gubernur serta delegasi gubernur, bupati danwakil bupati, juga wali kota juga duta wali kota hasilpelaksanaan pemilihan kepala area serta duta kepala wilayah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025 di hal:
a. bukan terdapat perkara perselisihan hasil pemilihan kepala tempat kemudian perwakilan kepala tempat serentak tahun 2024 di dalam Mahkamah Konstitusi; dan
b. terhadap perkara perselisihan hasil kepala wilayah juga delegasi kepala wilayah serentak tahun 2024 yang tersebut tidak ada dilanjutkan pada sidang berikutnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2025 serta 5 Februari 2025.

(2) Pelantikan gubernur kemudian perwakilan gubernur, bupati serta duta bupati, juga wali kota serta duta wali kota hasil pemilihan kepala tempat kemudian duta kepala tempat serentak tahun 2024 dilaksanakan melintasi tanggal yang tersebut telah dilakukan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hal terdapat:
a. perkara perselisihan hasil kepala wilayah dan juga delegasi kepala area serentak tahun 2024 di dalam Mahkamah Konstitusi yang tersebut diputus pada pokok permohonan atau putusan akhir;
b. perkara perselisihan hasil kepala area serta walil kepala tempat serentak tahun 2024 di tempat Mahkamah Konstitusi yang diputus untuk melaksanakan pemilihan ulang, atau pernyataan ulang, atau penghitungan pengumuman ulang, yang digunakan dilaksanakan pasca seluruh rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi selesai secara keseluruhan; atau
c. adanya faktor keadaan memaksa (force majeure).

(3) Pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku ketentuan dimaksud pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

Perpres Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua melawan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur lalu Wakil Gubernur, Pimpinan Daerah kemudian Wakil Bupati, dan juga Wali Pusat Kota dan juga Wakil Wali Perkotaan yang disebutkan ditandatangani Presiden Prabowo pada 11 Februari 2025 lalu diundangkan pada Ibukota pada tanggal yang mana sama.

18/02/2025
Maneger Nasution Beberkan 15 Isu HAM yang dimaksud Perlu Diperhatikan Pemerintahan Prabowo

Ligapedianews.com JAKARTA – Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) Maneger Nasution menyampaikan catatan akhir tahun seputar isu HAM. Menurutnya, ada 15 isu HAM yang dimaksud layak dialamatkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .

Dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Maneger menyampaikan isu pertama adalah turunnya indeks demokrasi Indonesia. Beberapa tahun ini indeks demokrasi Indonesia dinilai menurun, salah satunya lantaran menyempitnya ruang kebebasan sipil.

“Penting alamatkan bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menjamin bukan terjadi pengekangan melawan kebebasan sipil, baik akibat kriminalisasi, persekusi, intoleransi, maupun diskriminasi,” ujar Maneger, Selasa (31/12/2024).

Isu kedua, umum perlu menjamin strategi pengerjaan yang mana akan dijalankan pemerintahan Prabowo ke depan masih sejalan dengan prinsip HAM. Misalnya bagaimana penanaman modal dan juga infrasturuktur bukan memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, rakyat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain.

Ketiga, rakyat menanti bagaimana pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu ditangani. Isu ini terus muncul setiap pemilu, namun tidaklah pernah mendapat penuntasan akibat hanya saja menjadi alat politik. “Karena itu patut dibahas bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menuntaskan PHB masa lalu, baik secara non-yudisial, sebagaimana telah lama dimulai oleh Presiden Jokowi, maupun secara yudisial,” katanya.

Isu keempat, komitmen lalu kesungguhan pemberantasan korupsi. Sejarahnya, kepolisian kemudian kejaksaan diyakini tidaklah bisa jadi memberantas korupsi, oleh dikarenakan itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai stiger mecanism. Hanya, KPK sekarang berada pada titik nadir terendah. Citra KPK di tempat mata rakyat lebih banyak rendah dari lembaga penegak hukum lainnya.

“Pilihan tersedia bagi pemerintahan Prabowo adalah menguatkan KPK dengan cara merevisi UU KPK, setidaknya seperti dulu sebelum UU KPK direvisi, dan juga menyegerakan RUU Perampasan Aset. Atau, kalau KPK sudah ada tidak ada bisa saja diselamatkan, dimuseumkan saja,” ujarnya.

Maneger Nasution. Foto/Istimewa

Kelima, dalam Indonesia ada beberapa orang lembaga nasional HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan juga Komisi Nasional Disabilitas. Pemerintahan Prabowo harus dipastikan berikrar agar berbagai lembaga HAM itu diperkuat, jangan sampai dilemahkan.

03/01/2025