Tag: pertumbuhan ekonomi

  • Bloomberg proyeksikan kegiatan ekonomi RI berkembang stabil di 2026

    Bloomberg proyeksikan kegiatan ekonomi RI berkembang stabil di 2026

    Ibukota Indonesia – Bloomberg Intelligence memproyeksikan peningkatan perekonomian Indonesi cenderung stabil, dengan komoditas domestik bruto (PDB) berkembang 5,0 persen year on year (yoy) lalu kenaikan harga pada level 2,75 persen (yoy) pada 2026.

    Di sisi lain, lingkungan ekonomi obligasi berisiko menghadapi tekanan lanjutan akibat tingginya keperluan penerbitan surat utang dan juga risiko fiskal, sebagaimana tertuang di laporan bertajuk "Indonesia in Focus: Review and Outlook for 2026" itu.

    "Secara keseluruhan, peningkatan dunia usaha Negara Indonesia diproyeksikan kisaran 5,0 persen pada 2025 hingga 2027, dengan probabilitas resesi pada 12 bulan ke depan semata-mata sekitar 3 persen," sebut Bloomberg Intelligence, sebagaimana keterangan resmi yang dimaksud diterima di Jakarta, Senin.

    Laporan yang disebutkan mencatat Angka Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 22 persen sepanjang 2025, yang mana berubah menjadi kinerja tahunan terkuat sejak 2014.

    "Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya partisipasi penanam modal ritel domestik yang dimaksud mencari imbal hasil lebih banyak tinggi,” sebut laporan.

    Di sisi lain, pangsa obligasi pemerintah menghadapi tekanan signifikan, dengan arus masuk asing ke Surat Berharga Negara (SBN) hampir sepenuhnya tergerus, dengan net inflow turun menjadi hanya saja 25 jt dolar Amerika Serikat (AS) dari puncaknya senilai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus 2025.

    "Kekhawatiran terhadap outlook fiskal menyokong pemodal global menyita perhatian dananya dari bursa obligasi Indonesia," tulis Bloomberg.

    Selain itu, tekanan juga terlihat pada nilai tukar (kurs) rupiah yang mana melemah ke level terendah di delapan bulan di dalam level Rp16.790 per dolar AS, seiring defisit anggaran mendekati batas 3 persen terhadap PDB.

    Namun demikian, laporan mencatatkan data Bank Indonesia (BI) terus memiliki target rupiah berada di kisaran Rp16.500, bahkan Rp16.400 per dolar Amerika Serikat pada 2026.

    "Bank Indonesia memberi sinyal pelonggaran kebijakan secara hati-hati pada 2026, dengan stabilitas nilai tukar kekal bermetamorfosis menjadi prioritas utama," sebut laporan.

    Bloomberg juga mencatat pembangunan ekonomi Indonesi mencapai target Rp1.905 triliun pada 2025.

    "Pencapaian ini menunjukkan daya tarik Negara Indonesia di mata pemodal permanen terjaga, walaupun volatilitas pangsa meningkat, sebutnya.

    Lebih lanjut, sektor perekonomian kreatif tercatat berhasil menyita perhatian pembangunan ekonomi asing senilai Rp132 triliun, dengan perkembangan Produk Domestik Bruto sektor yang disebutkan melampaui peningkatan ekonomi nasional.

    Laporan memandang keadaan ini menjadi salah satu penopang prospek perekonomian Negara Indonesia pada jangka menengah.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di laman web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polemik Pemangkasan Duit Pemda, Purbaya: Bukan Saya yang tersebut Potong

    Polemik Pemangkasan Duit Pemda, Purbaya: Bukan Saya yang tersebut Potong

    Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tindakan memangkas dana pengiriman ke tempat (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tidak berasal dari dirinya. Kebijakan ini sudah ada ada ketika dirinya masuk sebagai Menteri Keuangan.

    Purbaya menganggap isu yang disebutkan mencuat akibat kesalahpahaman terkait waktu penetapan anggaran yang digunakan terjadi sebelum dirinya ditunjuk sebagai bendahara negara.

    “Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan kan bulan September September tanggal 8 itu udah hampir setengah diketok ya transaksi ke daerah. Jadi tidak saya yang dimaksud motong pemindahan ke daerah,” kata Purbaya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Tanah Air di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Purbaya menjelaskan, sehari setelahnya dirinya dilantik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung mengajukan revisi terhadap APBN 2026 dengan usulan kenaikan transaksi ke tempat sebesar Simbol Rupiah 43 triliun.

    “Tapi setelahnya itu ribut kan, tanggal 9 Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi terhadap anggaran APBN 2026 disitu ada kenaikan pengiriman ke area Rp43 Triliun. Saya nggak kurangin,sepeserpun Saya cuma tanya, ya cukup pak, cukup. Yaudah, go ahead,” ujarnya.

    Kendati ada kenaikan, beberapa orang kepala tempat sempat menghampiri kantor Kementerian Keuangan beberapa pekan setelah itu untuk mengajui keberatan akan pemotongan TKD.

    Purbaya menjelaskan bahwa tindakan untuk tidak ada dengan segera menambah TKD juga mempertimbangkan perbaikan tata kelola keuangan area terlebih dahulu.

    “Kalau sekarang saya naikin transaksi ke area nggak mungkin. Karena pandangan dari pemimpinan di dalam melawan nggak seperti itu. Dia pengen lihat perbaikan dari cara tempat membelanjakan uangnya pada hal menggalakkan pertumbuhan sektor ekonomi juga lain-lain,” ujarnya.

    Purbaya memberi kesempatan 2 triwulan untuk para pemerintah wilayah untuk menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih banyak baik. Terutama dari sisi efisiensi belanja, juga dampak terhadap perekonomian daerah.

    Dirinya memberi waktu 2 triwulan untuk para pemerintah daerah

    “Nanti kalau kita berhasil, saya hitungkan kegiatan ekonomi sudah ada lebih tinggi bagus kan. Income saya juga lebih lanjut bagus kan harusnya. Saya akan pertimbangkan tambah pemindahan ke daerahnya,” ujarnya.

    “Tapi kalau anda nggak perbaikin, saya nggak bisa saja propose itu ke atas. Nanti saya yang digetok. Hal ini dua arah. Saya bilang, bantu saya untuk membantu anda,” ujarnya.

    (haa/haa)
    [Gambas:Video CNBC] Next Article Alasan Purbaya Incar Dana Pemda Mata Uang Rupiah 233 T yang mana Nganggur di Bank

  • Kemenkeu pacu penyerapan kegiatan prioritas Prabowo pada semester II

    Kemenkeu pacu penyerapan kegiatan prioritas Prabowo pada semester II

    Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera memacu percepatan serapan acara prioritas Presiden Prabowo Subianto pada semester II-2025 untuk mengupayakan peningkatan dunia usaha nasional.

    Direktur Jenderal Strategi Sektor Bisnis juga Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu pada Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, menyatakan proyeksi defisit pada Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) 2025 sudah pernah ditetapkan sebesar 2,78 persen.

    Menurutnya, target defisit itu melibatkan berbagai kegiatan belanja pemerintah yang mana perlu dieksekusi lebih lanjut cepat.

    “Jadi, strategi yang utama adalah pemerintah harus mempercepat belanja. Banyak sekali, mulai dari inisiatif prioritas Pak Presiden, itu harus kita percepat semua. Itu nanti akan memperkuat rebound untuk semester kedua,” jelas Febrio.

    Dia menambahkan hasil dari negosiasi dagang tarif impor dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) juga berdampak positif terhadap aktivitas manufaktur pada negeri.

    Bila sebelumnya peningkatan dunia usaha Indonesia pada paruh kedua 2025 diproyeksikan lemah pada level 4,7 persen, saat ini pemerintah cukup optimistis pertumbuhan dunia usaha bisa saja berbalik ke menghadapi 5 persen nantinya.

    Akan tetapi, ketika ditanya kesempatan penambahan stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi semester II, Febrio bukan memberikan jawaban secara konkret.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintahan berencana melanjutkan acara paket stimulus kegiatan ekonomi pada kuartal III 2025 guna menjaga kesempatan pertumbuhan ekonomi.

    Jurus Bicara Kementerian Koordinator Area Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah pada waktu ini sedang memfinalisasi beberapa orang kebijakan lanjutan dari stimulus yang mana telah terjadi digelontorkan pada Juni-Juli 2025 tersebut.

    “Lagi disusun (paket stimulus), minggu ini kemungkinan akan difinalkan,” kata Haryo dalam kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Meski demikian, Haryo belum sanggup merinci bentuk insentif seperti apa yang digunakan akan diberikan. Ia menyebut, stimulus yang digunakan lalu masih di tahap evaluasi, sedangkan kebijakan baru yang sedang disusun lebih banyak berfokus pada program-program prioritas.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence pada situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengembangan eksplorasi migas PHE mendukung peningkatan ekonomi

    Pengembangan eksplorasi migas PHE mendukung peningkatan ekonomi

    ligapedianews.com Ibukota – Peneliti kegiatan ekonomi Acuviarta Kartabi menilai peningkatan eksplorasi minyak bumi dan juga gas (migas) PT Pertamina Hulu Energi (PHE) hingga 37 persen berdampak positif pada perkembangan ekonomi.

    Selain itu, lanjut dia, melalui sambungan telepon di area Jakarta, Selasa juga mengupayakan kemandirian energi di area masa mendatang dan juga meningkatkan kepercayaan pembangunan ekonomi hulu migas.

    "Kinerja eksplorasi PHE sanggup menjadi motor pertumbuhan. Setidaknya pada jangka menengah, upaya kita agar pertumbuhan sektor ekonomi terus bergerak, butuh sektor pertambangan termasuk migas yang tersebut kuat,” katanya.

    Menurut dia, sektor hulu migas memegang peran sangat penting salah satunya eksplorasi merupakan tahapan awal lam produksi migas yang menggambarkan mengenai prospek penanaman modal sekaligus kepercayaan para penanam modal pada tahapan eksploitasi ke depan.

    "Sebab, tiada akan ada penanaman modal (sektor migas) jikalau tak ada eksplorasi. Makanya, upaya di area hulu juga sangat positif untuk meningkatkan kepercayaan pembangunan ekonomi bidang migas ," ujar akademisi dari Universitas Pasundan Bandung itu.

    Peningkatan eksplorasi menunjukkan bahwa BUMN tidak ada berhenti untuk terus mencari titik-titik atau lapangan migas baru yang dimaksud memang sebenarnya sanggup dikembangkan, namun dapat memperbaiki exposure penanaman modal nasional di dalam sektor migas. Apalagi, keinginan domestik akan migas sangat besar mencapai 1,5 jt barel per hari.

    Terkait hal itu, Acuviarta menyatakan pelaku bisnis tidaklah bisa saja berjalan sendiri namun juga membutuhkan dukungan, antara lain sebagai kemudahan regulasi, termasuk perizinan.

    Oleh sebab itu, tambahnya, peningkatan eksplorasi migas PHE sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero) itu perlu dihadiri oleh pula dengan dengan dukungan kebijakan yang digunakan menyederhanakan birokrasi dan juga memangkas waktu proses perizinan, sebagaimana seruan Presiden Prabowo Subianto pada membuka Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025 beberapa waktu lalu.

    ”Investasi sektor pertambangan termasuk migas sangat tergantung pada hasil eksplorasi dan juga mudahnya regulasi atau perizinan. Apalagi perizinan migas memang benar kompleks, untuk itulah sangat penting menyederhanakan regulasi," katanya.

    Termasuk diberikannya beberapa orang relaksasi pada perizinan untuk penanaman modal migas yang dimaksud dapat memutus mata rantai berbelit-belitnya perizinan migas, teristimewa di tempat daerah.

    Sebelumnya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak lalu Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyatakan, sudah berhasil ditemukan gas pada sumur Eksplorasi lalu pada waktu dijalankan DST ( Drill Steam Test) sumur eksplorasi North Wilela – 001 (NWLA – 001) Muara Enim Pertamina EP Sumsel pada tanggal 8 Mei 2025 diperkirakan 12.8 jt scfd per hari, kondensat +/- 500 bopd.

  • Ketua OJK: Motor pertumbuhan harus makin terdiversifikasi

    Ketua OJK: Motor pertumbuhan harus makin terdiversifikasi

    Ligapedia.news Ibukota Indonesia – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan motor peningkatan perekonomian harus makin terdiversifikasi atau bukan semata menggantungkan terhadap penggerak yang selama ini menjadi tumpuan secara nasional.

    Menurut Mahendra, perkembangan dari motor-motor peningkatan yang tersebut berbasis untuk perkembangan ekonomi pada negeri domestik menjadi lebih tinggi penting, apalagi mengingat kondisi perekonomian global yang tersebut diperkirakan melambat.

    "Domestik artinya perkembangan perekonomian tempat pada setiap provinsi, kabupaten, kota lalu tentu kawasan wilayah spasial yang terkait di tempat bawahnya. Hal ini yang menjadi taruhan bagi kita apakah peningkatan kegiatan ekonomi nasional kita akan bisa jadi tetap memperlihatkan terjaga atau sepenuhnya tergantung lalu terdampak dari perkembangan perekonomian global," kata Mahendra pada acara konferensi nasional dalam Jakarta, Senin.

    Ia mengingatkan prospek perkembangan geopolitik kemudian perekonomian global tampaknya tidaklah terelakkan menuju arah pemburukan.

    Bahkan, baru-baru ini Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi peningkatan kegiatan ekonomi global untuk tahun ini lalu tahun depan.

    Proyeksi peningkatan ekonomi global 2025 kemudian 2026 dari IMF direvisi ke bawah masing-masing sebesar 0,5 kemudian 0,3 persen menjadi 2,8 persen juga 3 persen.

    Merespons kondisi ini, ujar Mahendra, maka dibutuhkan upaya untuk mengupayakan pertumbuhan kegiatan ekonomi Indonesia yang berbasis pada dunia usaha daerah.

    Mahendra mengamini pengembangan kegiatan ekonomi wilayah yang digunakan didorong OJK baru menjadi prioritas pada satu setengah tahun terakhir ini, mengingat sebelumnya terdapat kegelisahan risiko conflict of interest dengan tugas utama OJK sebagai pengawas lembaga jasa keuangan dan juga pelindungan terhadap konsumen.

    "Namun, di perkembangannya, kita juga menyadari bahwa dengan masih menjaga governance, compliance, objektivitas dan juga independensi dari pengawasan, juga dengan begitu juga adalah prudential kemudian governance dari lembaga jasa keuangan, OJK tetap saja bisa jadi membantu dengan baik pengembangan ekonomi," kata dia.

    Dalam satu setengah tahun terakhir ini, Mahendra menjelaskan bahwa inisiatif pengembangan ekonomi wilayah berfokus pada sektor-sektor utama dan juga komoditas unggulan di tempat masing-masing daerah, khususnya agribisnis juga hortikultura.

    "Karena, hal ini dianggap merupakan prioritas dari masing-masing area untuk memacu bidang juga komoditas unggulannya dengan melibatkan berbagai kontestan aktivitas perekonomian yang mana sangat penting, utamanya adalah petani, peternak, pekebun, kemudian nelayan," jelas dia.

    Dalam menggerakkan perekonomian daerah, Mahendra mengungkapkan dukungan pembiayaan atau kredit tiada belaka di konteks perbankan sekadar melainkan melibatkan seluruh lembaga jasa keuangan termasuk bidang asuransi untuk mencakup risiko gagal panen atau bencana alam sehingga sanggup mengempiskan beban yang tersebut ditanggung terhadap petani.

    Selain itu, imbuh Mahendra, terdapat pula keterlibatan lapangan usaha penjaminan, fintech p2p lending atau pinjaman daring (pindar), hingga securities crowdfunding untuk mengupayakan akses pendanaan atau pembiayaan bagi pelaku bidang usaha kecil di dalam daerah.

    "Ini dibuat closed loop biosfer sehingga satu aktivitas (ekonomi pada daerah) itu dapat dilihat betul dari A sampai Z. Kalau tidak, maka belaka mengamati produksinya cuma tanpa ada kemudian penjaminannya, tanpa ada kemudian kepastian pada penjualannya," kata dia.

    Kini tak cuma sebatas pada sektor agribisnis juga hortikultura, Mahendra menyatakan bahwa OJK juga ingin mengupayakan sektor pariwisata serta perekonomian kreatif (ekraf) di tempat tempat melalui peran lembaga jasa keuangan pada memperluas akses pembiayaan.

    Pada beberapa waktu lalu, OJK juga telah terjadi meluncurkan media OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (OJK Infinity) 2.0 untuk memperkuat pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk lapangan usaha kreatif dengan konsep kolaborasi pentaheliks.

    Terkait pembiayaan ke sektor ekraf, Mahendra menyatakan peran Innovative Credit Scoring (ICS) juga dapat melibatkan sebagai alternatif penilaian kredit untuk sektor ekraf, misalnya mempertimbangkan hak kekayaan intelektual (HKI) yang digunakan dapat dijadikan sebagai agunan.

    "Pada gilirannya, lantaran berbagai dari bidang kecil-kecil yang tersebut memerlukan suatu intermediary serta pendekatan untuk memperbesar volumenya dengan menggunakan apa yang juga sudah ada disahkan oleh OJK yang digunakan disebut dengan kegiatan agregasi jasa keuangan. Jadi, ini adalah instrumen-instrumen baru yang tersebut melengkapi," kata Mahendra.

  • OJK tetap memperlihatkan proyeksikan kredit perbankan bertambah 9-11 persen tahun ini

    OJK tetap memperlihatkan proyeksikan kredit perbankan bertambah 9-11 persen tahun ini

    Ligapedia.news dialog kemudian diskusi (dengan perbankan) tidak ada menunjukkan inovasi pada rencana perusahaan bank (RBB) yang digunakan kami terima secara terkini

    Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pihaknya tidaklah mengubah proyeksi peningkatan kredit perbankan pada tahun ini yang digunakan masih berada pada kisaran 9 persen hingga 11 persen.

    Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, menanggapi prakiraan perkembangan kredit dari Bank Indonesia yang dimaksud akan menuju batas bawah kisaran 11-13 persen pada tahun ini.

    “Untuk kredit perbankan (proyeksi), kami dari awal tahun ini sudah ada menyampaikan (kisaran) 9-11 persen. Berdasarkan itu, kami belum ada perubahan. Karena dialog juga diskusi (dengan perbankan) tak menunjukkan pembaharuan pada rencana perusahaan bank (RBB) yang digunakan kami terima secara terkini,” kata Mahendra usai acara Kongres Nasional pada Jakarta, Senin.

    Mahendra menjelaskan, pihaknya hingga pada waktu ini belum memperoleh inovasi target pertumbuhan kinerja dari lembaga jasa keuangan sehingga OJK tetap memperlihatkan berpegang pada prakiraan yang mana sebelumnya sudah pernah diinformasikan pada awal tahun.

    “Jadi bukan melakukan revisi apapun sampai ketika ini. Tentu kita akan lihat terus ke depan, berdasarkan realisasi dari kinerja di dalam angka-angka tadi itu, tidak cuma berdasarkan konteks perkiraan peningkatan ekonomi. Nanti kalau ada update tambahan lanjut kami akan laporkan ke media,” kata dia.

    Mengenai perasaan khawatir perlambatan peningkatan sektor ekonomi global, Mahendra mengungkapkan bahwa prospek perkembangan geopolitik kemudian perekonomian global tampaknya tak terelakkan menuju arah pemburukan. Bahkan baru-baru ini Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan kegiatan ekonomi global untuk tahun ini serta tahun depan.

    Proyeksi pertumbuhan perekonomian global 2025 lalu 2026 dari IMF direvisi ke bawah masing-masing sebesar 0,5 kemudian 0,3 persen menjadi 2,8 persen juga 3 persen. Merespons kondisi ini, ujar Mahendra, maka dibutuhkan upaya untuk menyokong peningkatan perekonomian Indonesia yang mana berbasis pada ekonomi daerah.

    Ia menyampaikan, motor perkembangan perekonomian harus semakin terdiversifikasi atau tiada semata menggantungkan untuk motor peningkatan yang mana selama ini menjadi tumpuan secara nasional.

    Menurut Mahendra, perkembangan dari motor-motor pertumbuhan yang berbasis untuk pertumbuhan ekonomi pada negeri domestik menjadi lebih tinggi penting, apalagi mengingat kondisi perekonomian global yang digunakan diperkirakan melambat.

    “Domestik artinya peningkatan ekonomi area di area setiap provinsi, kabupaten, kota lalu tentu kawasan wilayah spasial yang tersebut terkait pada bawahnya. Ini adalah yang tersebut menjadi taruhan bagi kita apakah perkembangan kegiatan ekonomi nasional kita akan sanggup tetap memperlihatkan terjaga atau sepenuhnya tergantung juga terdampak dari perkembangan dunia usaha global,” kata dia.

    Oleh sebab itu, OJK turut menggalakkan pengembangan perekonomian daerah, teristimewa sektor agribisnis dan juga hortikultura dan juga pariwisata kemudian sektor ekonomi kreatif (ekraf), melalui upaya peningkatan juga perluasan akses pembiayaan yang digunakan diberikan lembaga jasa keuangan.

    Diberitakan sebelumnya, BI memprakirakan perkembangan kredit perbankan akan menuju ke batas bawah kisaran 11 persen hingga 13 persen pada tahun 2025, seiring dengan risiko ketidakpastian global yang digunakan masih berlangsung.

    Gubernur BI Perry Warjiyo, pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan April 2025, mengingatkan berbagai risiko ketidakpastian global juga dampaknya terhadap perekonomian domestik yang dimaksud perlu menjadi perhatian sebab dapat memengaruhi prospek permintaan kredit serta preferensi penempatan aset likuid perbankan.

    BI juga menurunkan proyeksi perkembangan kegiatan ekonomi global tahun 2025 dari semula 3,2 persen menjadi 2,9 persen, setelahnya mencermati dinamika perkembangan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Dengan perkembangan terkini, BI pun memprakirakan pertumbuhan kegiatan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sedikit pada bawah titik berada dalam kisaran 4,7-5,5 persen.