Ligapedianews.com – JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) melakukan kunjungan ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kekuatan sinergi kemudian kolaborasi antara BPKH lalu PBNU, organisasi penduduk Islam terbesar pada Indonesia.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menekankan pentingnya dukungan PBNU di upaya meningkatkan kepercayaan warga terhadap pengelolaan keuangan haji.
“Kolaborasi dengan PBNU adalah langkah kunci untuk menegaskan pengelolaan keuangan haji yang tersebut transparan, akuntabel, juga berorientasi pada kesejahteraan umat,” ujarnya, Kamis (20/2/2025).
Dalam rapat tersebut, BPKH juga memohon dukungan dari PBNU terkait revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi ini bertujuan untuk menyelaraskan undang-undang yang mana ada dengan penyelenggaraan ibadah haji yang mana diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.
Dengan revisi ini, diharapkan tata kelola penyelenggaraan haji akan lebih besar baik, transparan, lalu yang paling penting, kepentingan umat terjamin.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyambut baik inisiatif BPKH untuk menjalin kerja mirip dengan organisasi rakyat Islam khususnya Nahdlatul Ulama (NU).
PBNU menyatakan kesediaannya untuk membantu upaya BPKH pada meningkatkan literasi keuangan haji, pemberdayaan ekonomi umat, dan juga pendampingan bagi calon jemaah haji.
Sebagai langkah lanjut dari konferensi ini, BPKH juga PBNU setuju menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) yang digunakan mencakup berbagai bidang kerja sama, antara lain literasi keuangan haji, fatwa keuangan haji, riset, lalu kerja sejenis kelembagaan.
Melalui sinergi yang digunakan kuat antara BPKH juga PBNU, diharapkan pengelolaan keuangan haji di tempat Indonesia akan semakin baik dan juga memberikan partisipasi nyata bagi kesejahteraan umat Islam.
Pertemuan ini juga dihadiri Anggota Badan Pelaksana BPKH seperti Sulistyowati, Acep Riana Jayaprawira juga Arief Mufraini dan juga jajaran pengurus PBNU.