Ligapedia News

Tag: partai demokrasi indonesia perjuangan

  • Prabowo Tak Undang PDIP ke Hambalang, Gerindra: Kan Bukan Bagian KIM Plus

    Prabowo Tak Undang PDIP ke Hambalang, Gerindra: Kan Bukan Bagian KIM Plus

    ligapedianews.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang beberapa pimpinan partai urusan politik (parpol) ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, siang ini. Namun, PDI Perjuangan tak diundang di rapat tersebut.

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, serta Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo tak mengundang PDI Perjuangan lantaran tidak bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Ah, kan bukan, belum bagian dari KIM, belum, belum,” kata Prasetyo ketika ditemui di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, hari terakhir pekan (14/2/2025).

    Prasetyo mengatakan, undangan Prabowo ke Hambalang diperuntukan semata-mata untuk pimpinan KIM Plus. “Yang hari ini KIM,” terang Prasetyo.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengatakan, konferensi hari ini hanya sekali sebatas silatutahmi setahun setelahnya Pilpres 2024. “Silaturahmi kan, silaturahmi KIM ini kan satu tahun setelahnya Pilpres,” terang Prasetyo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengakumulasi seluruh pimpinan partai yang tersebut tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di tempat Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari terakhir pekan (14/2/2025) siang.

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji membenarkan kabar tersebut. Sarmuji mengaku, pimpinan partainya, Bahlil Lahadalia turut diundang oleh Prabowo dalam Hambalang. “Kami diundang. Ketum Bahlil Insya Allah hadir,” kata Sarmuji, Kamis, 13 Februari 2025.

    Sarmuji menyampaikan, konferensi dengan pimpinan partai KIM Plus merupakan silaturahmi kebangsaan belaka. “Acaranya silaturahmi kebangsaan,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan, konferensi itu pada rangka merayakan HUT ke-17 Partai Gerindra. Untuk itu, Prabowo mengundang seluruh pimpinan partai KIM Plus.

    “Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah. Dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” kata Willy.

  • Sindir PDIP Soal PPN 12%, PKB: Dulu Ikut Menyetujui ketika Pengesahan

    Sindir PDIP Soal PPN 12%, PKB: Dulu Ikut Menyetujui ketika Pengesahan

    Ligapedianews.com JAKARTA – Kenaikan PPN 12% menuai pro kontra di area masyarakat. Sikap pemerintah yang tersebut masih memberlakukan PPN 12% ditentang banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Padahal pemberlakukan PPN 12% merupakan mandat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) yang dimaksud telah disahkan oleh DPR periode lalu juga diteken pemberlakuannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2021.

    “Kalau memang sebenarnya keberatan dengan pemberlakuan PPN 12% sesuai dengan UU HPP, rakyat sebaiknya menguji melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. PDIP kan bergabung menyetujui pada waktu pengesahan, silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali di sidang JR pada MK kenapa dulu menyetujui lalu sekarang menolak,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza, Mulai Pekan (23/12/2024).

    Riza menyarankan agar pemerintah sebaiknya diberi kesempatan untuk menjalankan undang-undang demi menjaga kebijakan fiskal nasional juga keberlangsungan berbagai jenis subsidi untuk rakyat.

    “Berilah kesempatan pemerintah untuk menjalankannya. Toh, kalau pajak kembalinya juga tetap memperlihatkan untuk rakyat melalui belanja pemerintah seperti bansos atau subsidi listrik, elpiji kemudian BBM. Masa PDIP sekarang tambahan setuju pencabutan subsidi untuk rakyat?” jelas Riza.

    Riza menjelaskan, pajak adalah bentuk nyata eksistensi sebuah negara kemudian bangsa. Aturan dibuat untuk digunakan bagi kepentingan bersama. Semakin forward negara, biasanya rasio pajak akan semakin besar. Negara yang dimaksud besar membutuhkan pajak besar untuk membiayai pembangunan.

    “Indonesia pada waktu ini sudah ada menjadi anggota G20 juga G8, lantaran tergolong sebagai negara besar. Maka wajar jikalau pendapatan negara dituntut semakin besar dari sektor pajak,” ujarnya.

    Karena itu, Riza kembali menghadirkan semua pihak untuk memberi kesempatan terhadap pemerintahan Prabowo guna menyukseskan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

    “Kalau kita bukan menambah pajak dari mana kita akan membiayai penghasilan guru, sertifikasi guru, penyelenggaraan gedung sekolah, 3 jt rumah untuk rakyat, makan bergizi gratis, serta lainnya. Pajak adalah sarana kita untuk membangun. Kalau tiada nambah PPN, kita pasti telah memangkas subsidi bahkan mampu mencabut sejumlah jenis subsidi,” ujar aktivis 98 ini.

    Meski demikian, Riza juga menyampaikan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah. “Sekali lagi, berikan kesempatan terhadap pemerintah menjalankan UU menyangkut PPN 12%. Kita awasi pelaksanaannya agar tak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. Setelah itu kita evaluasi sama-sama pelaksanaannya,” tambah Riza.

  • Bela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Repdem Kerahkan 100 Advokat

    Bela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Repdem Kerahkan 100 Advokat

    Ligapedianews.com JAKARTA – Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), sayap aktivis Pro Demokrasi PDI Perjuangan (PDIP) menugaskan 100 advokat untuk mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Ketika hormat partai diserang oleh pihak antidemokrasi, maka Repdem tidaklah akan tinggal diam. Kami telah dilakukan menginventarisir anggota kami yang berprofesi sebagai advokat dan juga kami tugaskan bergabung dengan regu kuasa hukum PDI Perjuangan mendampingi Pak Hasto Kristiyanto,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Relawan Perjuangan Demokrasi Abraham Leo Tanditasik atau Abe, Hari Sabtu (28/12/2024).

    Repdem memaklumi kalau sejumlah yang mana gerah dengan pernyataan blak-blakan Sekjen PDI Perjuangan di membela prinsip-prinsip demokrasi dalam Indonesia.

    “Sekretaris Jenderal Partai itu salah satu petugas utama partai di menjalankan roda kepartaian. Di partai kebijakan pemerintah mana pun ketika ada pihak yang dimaksud melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan untuk melanggengkan suatu kekuasaan secara mutlak, tentu ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi. Hal ini pasti kami lawan,” katanya.

    Sebagai petugas utama partai, kata Abe, sekjen wajib menegakkan prinsip dasar demokrasi. Hal itu tertuang di dokumen kongres partai sekaligus tugas serta tanggung jawabnya sebagai kepanjangan tangan Ketua Umum Partai.

    “Kalau ini diganggu, ya pasti kami lawan. Saya tegaskan, kami sudah ada pernah melintasi tahapan ini 31 tahun yang digunakan lalu. Saya ada di area sana, di dalam Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, awal Desember 1993. Sekarang, 31 tahun kemudian, kami harus berhadap-hadapan lagi dengan bandit-bandit antidemokrasi. Saya nyatakan Relawan Perjuangan Demokrasi bukan akan mundur satu nanometerpun untuk bertarung dengan mereka,” kata Abe.

    Abe menyebut, ketika mereka melakukan rekayasa terkait hukum pada perkara yang mana mengada-ada, Repdem akan mengerahkan 100 advokat untuk bergabung dengan regu kuasa hukum yang akan membela Hasto Kristiyanto.

    “Praktik kotor memanfaatkan instrumen hukum ini dulu juga menimpa Ibu Megawati Soekarnoputri, dalam masa 1993-1998. Nah, Repdem ini adalah barisan solid lalu tegak lurus dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucapnya.