Ligapedia News

Tag: kementerian keuangan

  • Mengenal redenominasi rupiah kemudian manfaatnya

    Mengenal redenominasi rupiah kemudian manfaatnya

    Ibukota – Isu redenominasi rupiah kembali mencuat pasca Menteri Keuangan Purbaya menyatakan niat pemerintah untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) juga ditargetkan rampung pada 2027.

    Langkah yang dimaksud tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Penting Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029.

    Dalam dokumen itu, Kementerian Keuangan memiliki target penyusunan empat rancangan undang-undang prioritas, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), serta RUU tentang Penilai.

    Sebelumnya, rencana ini juga sudah ada pernah muncul pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, namun belum terealisasi.

    Apa itu redenominasi rupiah?

    Redenominasi adalah tahapan pengurangan jumlah total digit (angka nol) pada pecahan mata uang sebuah negara, namun bukan mengubah daya beli atau nilai tukar mata uang itu sendiri.

    Sebagai contoh, satuan yang mana selama ini tercatat Rp1.000 bisa saja diubah menjadi Rp1 pasca penghilangan tiga bilangan nol, namun kekal bisa saja membeli barang yang nilainya sejenis seperti sebelumnya.

    Praktik “penyederhanaan nominal” ini sebenarnya telah secara tiada dengan segera diterapkan di keberadaan masyarakat, teristimewa di pusat perbelanjaan modern, restoran, atau bioskop.

    Masyarakat kerap menjumpai label nilai tukar dengan satuan “K”, seperti “30K” yang digunakan berarti Rp30.000. Fenomena ini menunjukkan bahwa umum telah terbiasa dengan konsep nominal sederhana, walaupun belum resmi diterapkan secara nasional.

    Selain itu, di penelitian Permana (Jurnal Sektor Bisnis dan juga Kebijakan Publik, 2015) disebutkan bahwa pecahan uang Negara Indonesia di antaranya salah satu yang digunakan terbesar di dalam dunia.

    Rupiah tercatat sebagai pecahan mata uang terbesar ketiga pasca Zimbabwe dan juga Vietnam. Untuk kawasan Asia Tenggara, pecahan Rp100.000 berubah menjadi yang digunakan terbesar kedua pasca Dong Vietnam yang mempunyai denominasi 500.000.

    Tujuan redenominasi rupiah

    Ada beberapa tujuan mendasar ke balik pertimbangan untuk redenominasi rupiah, antara lain:

    1. Mengembangkan efisiensi proses juga sistem keuangan

    Dengan nominal lebih banyak kecil, proses transaksi, pembukuan, hingga sistem pembayaran digital dapat berjalan lebih besar cepat juga efisien. Penghitungan kas, laporan keuangan, juga sistem akuntansi juga akan lebih banyak simpel juga minim risiko kesalahan.

    2. Mengoptimalkan citra serta kredibilitas mata uang

    Nominal rupiah yang digunakan besar kerap dianggap memberi kesan nilai mata uang yang dimaksud lemah. Dengan menerapkan redenominasi, dapat meningkatkan kekuatan persepsi bahwa dunia usaha Nusantara semakin matang, stabil, serta sejajar dengan negara-negara lain yang mana memiliki sistem moneter efisien.

    3. Mendampingi metamorfosis digital keuangan

    Dalam era digitalisasi, sistem pembayaran berbasis teknologi menuntut kesederhanaan angka. Redenominasi dapat memperlancar integrasi sistem keuangan digital juga mempermudah penduduk juga pelaku usaha di beradaptasi dengan teknologi keuangan modern.

    Manfaat yang mana diharapkan dari redenominasi rupiah

    Jika diterapkan secara matang kemudian bertahap, redenominasi rupiah juga dapat berdampak positif bagi perekonomian nasional, diantaranya:

    1. Transaksi lebih banyak simpel kemudian efisien

    Nominal yang tersebut lebih tinggi kecil akan mempermudah warga di menghitung, menulis, atau mencatatkan data transaksi. Hal ini juga dapat menghurangi beban administratif bagi pelaku usaha kemudian institusi keuangan.

    2. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan

    Banyaknya hitungan nol di nominal banyak menyebabkan kekeliruan, baik di operasi manual maupun sistem digital. Dengan penyederhanaan nominal, kemungkinan kesalahan input dapat ditekan secara signifikan.

    3. Mengembangkan kredibilitas rupiah dalam mata internasional

    Rupiah dengan nominal yang lebih banyak rasional dapat meningkatkan persepsi positif di tingkat global, khususnya bagi pemodal asing. Kepercayaan terhadap stabilitas mata uang rupiah juga dapat menguatkan sikap Indonesi pada nilai jual dan juga penanaman modal lintas negara.

    4. Mendorong efisiensi sistem pembayaran digital

    Dalam konteks perubahan fundamental sektor ekonomi digital, bilangan bulat nominal yang mana tambahan simpel dapat mempercepat pemrosesan data, menurunkan biaya sistem keuangan, serta menguatkan integrasi sistem pembayaran nasional.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI pada laman web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polemik Pemangkasan Duit Pemda, Purbaya: Bukan Saya yang tersebut Potong

    Polemik Pemangkasan Duit Pemda, Purbaya: Bukan Saya yang tersebut Potong

    Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tindakan memangkas dana pengiriman ke tempat (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tidak berasal dari dirinya. Kebijakan ini sudah ada ada ketika dirinya masuk sebagai Menteri Keuangan.

    Purbaya menganggap isu yang disebutkan mencuat akibat kesalahpahaman terkait waktu penetapan anggaran yang digunakan terjadi sebelum dirinya ditunjuk sebagai bendahara negara.

    “Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan kan bulan September September tanggal 8 itu udah hampir setengah diketok ya transaksi ke daerah. Jadi tidak saya yang dimaksud motong pemindahan ke daerah,” kata Purbaya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Tanah Air di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Purbaya menjelaskan, sehari setelahnya dirinya dilantik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung mengajukan revisi terhadap APBN 2026 dengan usulan kenaikan transaksi ke tempat sebesar Simbol Rupiah 43 triliun.

    “Tapi setelahnya itu ribut kan, tanggal 9 Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi terhadap anggaran APBN 2026 disitu ada kenaikan pengiriman ke area Rp43 Triliun. Saya nggak kurangin,sepeserpun Saya cuma tanya, ya cukup pak, cukup. Yaudah, go ahead,” ujarnya.

    Kendati ada kenaikan, beberapa orang kepala tempat sempat menghampiri kantor Kementerian Keuangan beberapa pekan setelah itu untuk mengajui keberatan akan pemotongan TKD.

    Purbaya menjelaskan bahwa tindakan untuk tidak ada dengan segera menambah TKD juga mempertimbangkan perbaikan tata kelola keuangan area terlebih dahulu.

    “Kalau sekarang saya naikin transaksi ke area nggak mungkin. Karena pandangan dari pemimpinan di dalam melawan nggak seperti itu. Dia pengen lihat perbaikan dari cara tempat membelanjakan uangnya pada hal menggalakkan pertumbuhan sektor ekonomi juga lain-lain,” ujarnya.

    Purbaya memberi kesempatan 2 triwulan untuk para pemerintah wilayah untuk menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih banyak baik. Terutama dari sisi efisiensi belanja, juga dampak terhadap perekonomian daerah.

    Dirinya memberi waktu 2 triwulan untuk para pemerintah daerah

    “Nanti kalau kita berhasil, saya hitungkan kegiatan ekonomi sudah ada lebih tinggi bagus kan. Income saya juga lebih lanjut bagus kan harusnya. Saya akan pertimbangkan tambah pemindahan ke daerahnya,” ujarnya.

    “Tapi kalau anda nggak perbaikin, saya nggak bisa saja propose itu ke atas. Nanti saya yang digetok. Hal ini dua arah. Saya bilang, bantu saya untuk membantu anda,” ujarnya.

    (haa/haa)
    [Gambas:Video CNBC] Next Article Alasan Purbaya Incar Dana Pemda Mata Uang Rupiah 233 T yang mana Nganggur di Bank

  • Profil Djaka Budi Utama, sosok Dirjen Bea Cukai yang digunakan baru dilantik

    Profil Djaka Budi Utama, sosok Dirjen Bea Cukai yang digunakan baru dilantik

    Ligapedianews.com DKI Jakarta – Djaka Budi Utama yang mana merupakan purnawirawan Letnan Jenderal TNI, resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di dalam Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Hari Jumat (23/5).

    Dalam jabatan barunya, Djaka menggantikan kedudukan Askolani. Selain Djaka Budi, terdapat 22 pejabat eselon I yang juga dilantik pada lingkungan Kementerian Keuangan ini.

    Pelantikan ini menjadi fase baru pada pengelolaan Bea Cukai di tempat Indonesia. Selain itu, menjadi harapan untuk meningkatkan kinerja kemudian penguatan koordinasi antara Kementerian Keuangan kemudian aparat penegak hukum lainnya.

    Lantas, siapakah Djaka Budi Utama yang tersebut ditunjuk sebagai Dirjen Bea kemudian Cukai ini? Simak profil juga jejak karirnya sebagai berikut.

    Profil Djaka Budi Utama

    Djaka Budi Utama merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 yang digunakan berasal dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang dikenal sebagai Korps “Baret Merah”.

    Sebagai satuan tempur khusus TNI AD, pria kelahiran 9 November 1987 ini pernah terlibat di konflik operasi seroja kemudian pemberontakan Aceh.

    Djaka termasuk mantan anggota "Tim Mawar" pada tahun 1997/1998 di operasi penangkapan aktivis pro-demokrasi pada masa pemilihan umum legislatif Indonesia 1997 lalu jatuhnya Presiden Soeharto.

    Dirinya pun terbukti bersalah kemudian pernah menjalani proses hukum penjara selama 16 bulan, berdasarkan Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Ibukota Indonesia No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999.

    Selama karier militernya, ia kerap menjabat berbagai kedudukan strategis, termasuk tempat sebagai Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Danpusintelad) tahun 2017-2018 dan juga Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat (Waaspam Kasad) tahun 2018-2020.

    Selanjutnya, ia pernah menjabat sebagai Deputi Sektor Kerjasama Politik Dalam Negeri di area Kementerian Koordinator Area Politik, Hukum, dan juga Security (Kemenko Polhukam) pada periode 2021-2023 juga Asisten Intelijen Panglima TNI tahun 2023.

    Jabatan setahun akhirnya yakni pada 2024, Djaka pernah diangkat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perlindungan kemudian Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), sikap yang digunakan diembannya sebelum pelantikan sebagai Dirjen Bea Cukai.

    Sebagai Dirjen Bea juga Cukai, Djaka akan menjalankan mandat pada meningkatkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan serta cukai, juga menguatkan pengawasan terhadap proses barang ekspor maupun impor ilegal, sesuai arahan Menteri Keuangan.

    Dengan pengalaman panjang yang dimaksud dimiliki Djaka pada bidang intelijen juga keamanan, diharapkan mampu menguatkan sistem pengawasan juga penegakan hukum di area lingkungan Bea lalu Cukai selama periode jabatannya.

  • Kena Efisiensi Rp3,8 Triliun, Kemkomdigi Minta Tambah Rp280 Miliar untuk PDN Cikarang

    Kena Efisiensi Rp3,8 Triliun, Kemkomdigi Minta Tambah Rp280 Miliar untuk PDN Cikarang

    ligapedianews.com JAKARTA – Komisi I DPR mengatur Rapat Kerja dengan Kementerian Komunikasi dan juga Digital ( Kemkomdigi ) mengeksplorasi efisiensi anggaran. Sekjen Kemkomdigi, Ismail menyebutkan, Kemkomdigi terkena efisiensi sebesar Rp3,84 triliun dari pagu anggaran Rp7,73 triliun.

    “Kemkomdigi mengalami penyesuaian anggaran dengan efisiensi anggaran sebesar Rp3,84 triliun atau sebesar 49,57%,” kata Ismail di tempat Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Ismail menjelaskan, dari efisiensi tersebut, acara prioritas Komdigi khususnya yang mana berurusan dengan layanan masyarakat tiada akan dipotong, seperti infrastruktur komunikasi, BTS, akses internet, pengendalian konten negatif hingga Pusat Informasi Nasional (PDN).

    “Terkait dengan inisiatif prioritas yang mana berpotensi terdampak dari efisiensi yang dimaksud sedang kami koordinasikan lebih lanjut lanjut dengan Kementerian Keuangan,” ujar dia.

    Di sisi lain, Ismail juga menyampaikan permintaan tambahan anggaran untuk penyelesaian PDN yang mana sedang dibangun di tempat Cikarang sebesar Rp280 miliar.

    “Kami mohon dukungan Komisi I DPR untuk dapat menyetujui efisiensi anggaran serta usulan tambahan anggaran TA 2025 ini. Termasuk luncuran tambahan anggaran sumber dana PHLN sebesar Rp280 miliar untuk penyelesaian proyek PDN Cikarang yang akan segera disampaikan untuk Menteri Keuangan,” jelas dia.