Ligapedia News

Tag: kemenpar

  • Kemenpar sukses jaga pertumbuhan wisatawan di 100 hari kerja

    Kemenpar sukses jaga pertumbuhan wisatawan di 100 hari kerja

    ligapedianews.com Ibukota – Menteri Peluang Usaha Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyatakan kementeriannya sukses menjaga perkembangan wisatawan baik dari pada maupun luar negeri pada periode 100 hari kerja Kabinet Merah Putih (KMP) pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

    "Dalam 100 hari kerja pemerintahan ini, Kementerian Peluang Usaha Pariwisata telah dilakukan berhasil menjaga peningkatan jumlah agregat kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) juga wisnus (wisatawan nusantara) yang dimaksud terus meningkat dibandingkan periode yang digunakan sebanding di tempat 2023," ujar Widiyanti di keterangan persnya di tempat Jakarta, Sabtu.

    Peningkatan wisatawan di tempat Indonesia yang disebutkan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tersebut terbaru lalu dirilis pada 7 Februari 2025.

    Data terbaru itu menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan luar negeri sepanjang 2024 mencapai 13,9 jt juga total ini lebih banyak besar dari data yang dimaksud sebelumnya beredar dari BPS pada 5 Februari yaitu 13,74 juta.

    Dengan adanya perbaikan data, itu artinya peningkatan kunjungan wisatawan di negara lain di dalam Indonesia pada 2024 mencapai 19.05 persen lebih lanjut tinggi di dalam bandingkan 2023.

    Membahas pergerakan wisatawan nusantara, Widiyanti menyatakan bahwa hal ini juga mengalami perkembangan yang dimaksud signifikan.

    Pada 2024, BPS merangkum ada sebanyak 1,021 miliar wisatawan nusantara yang mana melakukan perjalanan wisata dalam Indonesia dengan detail pada kuartal keempat 2024 cuma ada 263,13 jt wisatawan nusantara yang melalukan perjalanan.

    Secara keseluruhan dibandingkan dengan 2023 yang mana menciptakan 839, 67 jt wisatawan nusantara, jumlah total wisatawan nusantara di area 2024 meningkat sebesar 21,7 persen.

    Peningkatan jumlah agregat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional yang disebutkan dinilai
    memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

    Sektor pariwisata diperkirakan menyumbang devisa sebesar 16,7 miliar dolar Negeri Paman Sam pada 2024, bertambah 19,3 persen dibandingkan 2023.

    Selain itu, partisipasi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto nasional pada 2024 diperkirakan mencapai 4,01-4,5 persen.

    Tren peningkatan wisatawan yang dimaksud diyakini Widiyanti akan terus berlanjut mulai 2025 hingga masa-masa mendatang juga mampu menguatkan partisipasi sektor pariwisata Indonesia.

  • Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara

    Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara

    ligapedianews.com DKI Jakarta – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang dimaksud pada masa kini terpantau bergeser dari kuantitas menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.

    “Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang tersebut lebih lanjut tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus tambahan tinggi. Ketika saya melihat, ketika spending, itu berarti orang harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang digunakan ia beli,” kata Deputi Sektor Industri serta Pengembangan Usaha Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, di dalam Bogor, Selasa.

    Rizki mengumumkan sektor pariwisata perlu mengikuti tren untuk mencari prospek atau bursa baru yang dapat memproduksi wisatawan mau mengeluarkan dana lebih banyak untuk tinggal juga menikmati pengalaman berwisata pada Indonesia.

    Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat sebagian lingkungan ekonomi yang digunakan sanggup dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) dan juga wisata kebugaran (wellness tourism).

    Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan dalam dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga bidang kapal yacht yang tersebut sedang berprogres di dalam kawasan Asia.

    “Ini yang dimaksud kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih sejumlah regulasi yang dimaksud tumpang tindih,” ujar dia.

    Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesia atau kain tradisional Nusantara (wastra).

    “Ini yang dimaksud sanggup kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, serta beliau mampu spending lebih lanjut banyak,” ucap Rizki.

    Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.

    Sementara strategi yang dimaksud berhubungan dengan pariwisata di tempat bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet tambahan banyak tamu melalui konsep hotel itikaf di area ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.

    “Saya pernah ada pengalaman di tempat Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menerbitkan puasa sampai malam, menginap kita di area sana. Ada yang tersebut nginap di area hotel, ada yang dimaksud pada ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.

    Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, termasuk menentukan sasaran dan juga paket wisata, model item atau sarana apa belaka yang mana perlu disusun kemudian disediakan.

    Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.

    Surat menteri itu diterbitkan sebagai langkah lanjut dari penyelenggaraan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang dimaksud diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).

    Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.