Ligapedia News

Tag: Kemenhub

  • KAI juga Kemenhub operasikan KA PSO bermacam rute pada Jawa-Sumatera

    KAI juga Kemenhub operasikan KA PSO bermacam rute pada Jawa-Sumatera

    DKI Jakarta – PT Kereta Api Indonesia dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengoperasikan layanan kereta api public service obligation (PSO) bervariasi rute pada Pulau Jawa dan juga Sumatera.

    Vice President Public Relations PT Kereta Api Nusantara (KAI) Anne Purba mengungkapkan bahwa KAI terus berjanji menghadirkan layanan transportasi yang digunakan terjangkau lalu berkualitas bagi masyarakat, salah satunya melalui beraneka layanan kereta api PSO.

    "Sebagai bentuk pelayanan rakyat yang digunakan sejalan dengan Astacita, KAI dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tetap menyediakan beberapa kereta api PSO jarak berjauhan dengan tarif yang tersebut terjangkau ke beraneka rute pada Jawa serta Sumatera," kata Anne di keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengemukakan sepanjang tahun 2024, total pelanggan kereta api PSO mencapai 16.492.750 penumpang. Sementara selama Januari 2025, jumlah agregat pelanggan kereta api PSO tercatat berjumlah 1.469.309 penumpang, mengalami kenaikan 11,49 persen dibandingkan periode Januari tahun 2024 beberapa 1.317.833 penumpang.

    "Angka yang disebutkan menunjukkan tingginya minat rakyat pada layanan kereta dunia usaha bersubsidi yang mana kekal memberikan kenyamanan dan juga keamanan pada perjalanan," ujarnya.

    Anne mengungkapkan bahwa layanan kereta api PSO merupakan bagian dari upaya PT KAI di membantu perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang dimaksud aman, nyaman, kemudian ekonomis.

    Kereta api ekonomi bersubsidi itu memberikan akses mobilitas yang digunakan lebih tinggi luas bagi masyarakat, khususnya merek yang dimaksud membutuhkan moda transportasi efisien juga hemat biaya.

    "KAI terus berikrar untuk meningkatkan layanan agar komunitas dapat menikmati perjalanan yang berkualitas,” tutur Anne.

    Dia menambahkan bahwa KAI dan juga DJKA Kemenhub mengoperasikan beberapa kereta api PSO jarak jarak jauh dengan tarif yang digunakan sangat terjangkau di beraneka rute, antara lain KA Kahuripan (Blitar–Kiaracondong pergi-pulang/PP), KA Bengawan (Purwosari–Pasar Senen PP), KA Sri Tanjung (Lempuyangan–Ketapang PP), KA Airlangga (Surabaya Pasar Turi–Pasar Senen PP), dan juga KA Serayu (Purwokerto–Kroya–Pasar Senen PP).

    Selain itu, KA Kutojaya Selatan (Kutoarjo–Kiaracondong PP), KA Tawang Alun (Ketapang–Bangil–Malang Pusat Kota Lama PP), KA Bukit Serelo (Kertapati–Lubuklinggau PP), KA Ekspres Rajabasa (Kertapati–Tanjungkarang PP), KA Putri Deli (Tanjungbalai–Medan PP), KA Probowangi (Ketapang–Probolinggo–Surabaya Gubeng PP), KA Kuala Stabas (Baturaja–Tanjungkarang PP), juga KA Cikuray (Garut–Pasar Senen PP).

    Dengan adanya kereta api PSO, tambah Anne, warga dari beraneka lapisan ekonomi dapat menikmati layanan transportasi yang mana andal lalu nyaman. Tidak belaka itu, keberadaan kereta api PSO juga mengupayakan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dimaksud dilaluinya juga membuka potensi usaha bagi warga sekitar.

    Selain itu, kereta api PSO juga memberikan dampak sosial yang digunakan positif bagi rakyat luas. Dengan tarif yang mana tambahan murah, kalangan pelajar, pekerja, kemudian pelaku bidang usaha kecil dapat bepergian dengan lebih banyak hemat sehingga dapat mengalokasikan anggaran merekan untuk permintaan lain.

    "Ketersediaan kereta ekonomi yang mana berkualitas juga berubah jadi bagian dari upaya pemerintah di mengupayakan penyelenggaraan transportasi massal yang lebih lanjut ramah lingkungan," kata Anne.

    Sebagai wujud komitmen untuk keberlanjutan kemudian inklusifitas, PT KAI akan terus berinovasi di memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan.

    KAI juga akan memverifikasi bahwa setiap perjalanan kereta api tidak ada hanya sekali mengutamakan aspek keselamatan juga kenyamanan, tetapi juga berkontribusi terhadap penyelenggaraan sektor ekonomi yang dimaksud lebih lanjut merata.

    Dengan semangat Astacita, KAI berupaya menjadikan layanan transportasi yang dimaksud lebih banyak inklusif, berdaya saing, kemudian berorientasi pada kepentingan rakyat luas.

    "Melalui kereta api PSO, KAI tidaklah cuma menyediakan layanan transportasi yang tersebut terjangkau, tetapi juga menggalang peningkatan perekonomian kerakyatan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata Anne.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di dalam portal web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI lalu Kemenhub operasikan KA PSO berbagai rute dalam Jawa-Sumatera

    KAI lalu Kemenhub operasikan KA PSO berbagai rute dalam Jawa-Sumatera

    Ligapedianews.com Ibukota – PT Kereta Api Indonesia sama-sama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengoperasikan layanan kereta api public service obligation (PSO) berbagai rute dalam Pulau Jawa juga Sumatera.

    Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba mengungkapkan bahwa KAI terus berjanji menghadirkan layanan transportasi yang mana terjangkau dan juga berkualitas bagi masyarakat, salah satunya melalui berbagai layanan kereta api PSO.

    "Sebagai bentuk pelayanan masyarakat yang sejalan dengan Astacita, KAI sama-sama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tetap memperlihatkan menyediakan sebagian kereta api PSO jarak berjauhan dengan tarif yang digunakan terjangkau pada berbagai rute pada Jawa dan juga Sumatera," kata Anne pada keterangannya pada Jakarta, Selasa.

    Dia menyatakan sepanjang tahun 2024, total pelanggan kereta api PSO mencapai 16.492.750 penumpang. Sementara selama Januari 2025, jumlah agregat pelanggan kereta api PSO tercatat sebanyak 1.469.309 penumpang, mengalami kenaikan 11,49 persen dibandingkan periode Januari tahun 2024 beberapa jumlah 1.317.833 penumpang.

    "Angka yang dimaksud menunjukkan tingginya minat rakyat pada layanan kereta perekonomian bersubsidi yang tersebut masih memberikan kenyamanan dan juga keamanan di perjalanan," ujarnya.

    Anne mengungkapkan bahwa layanan kereta api PSO merupakan bagian dari upaya PT KAI di memperkuat perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang dimaksud aman, nyaman, lalu ekonomis.

    Kereta api kegiatan ekonomi bersubsidi itu memberikan akses mobilitas yang tambahan luas bagi masyarakat, khususnya merek yang tersebut membutuhkan moda transportasi efisien serta hemat biaya.

    "KAI terus berikrar untuk meningkatkan layanan agar publik dapat menikmati perjalanan yang tersebut berkualitas,” tutur Anne.

    Dia menambahkan bahwa KAI dan juga DJKA Kemenhub mengoperasikan beberapa kereta api PSO jarak sangat dengan tarif yang dimaksud sangat terjangkau pada berbagai rute, antara lain KA Kahuripan (Blitar–Kiaracondong pergi-pulang/PP), KA Bengawan (Purwosari–Pasar Senen PP), KA Sri Tanjung (Lempuyangan–Ketapang PP), KA Airlangga (Surabaya Pasar Turi–Pasar Senen PP), lalu KA Serayu (Purwokerto–Kroya–Pasar Senen PP).

    Selain itu, KA Kutojaya Selatan (Kutoarjo–Kiaracondong PP), KA Tawang Alun (Ketapang–Bangil–Malang Perkotaan Lama PP), KA Bukit Serelo (Kertapati–Lubuklinggau PP), KA Ekspres Rajabasa (Kertapati–Tanjungkarang PP), KA Putri Deli (Tanjungbalai–Medan PP), KA Probowangi (Ketapang–Probolinggo–Surabaya Gubeng PP), KA Kuala Stabas (Baturaja–Tanjungkarang PP), dan juga KA Cikuray (Garut–Pasar Senen PP).

    Dengan adanya kereta api PSO, tambah Anne, rakyat dari berbagai lapisan perekonomian dapat menikmati layanan transportasi yang mana andal lalu nyaman. Tidak hanya saja itu, keberadaan kereta api PSO juga menyokong pertumbuhan perekonomian di dalam daerah-daerah yang dimaksud dilaluinya juga membuka kesempatan usaha bagi rakyat sekitar.

    Selain itu, kereta api PSO juga memberikan dampak sosial yang positif bagi rakyat luas. Dengan tarif yang lebih lanjut murah, kalangan pelajar, pekerja, serta pelaku usaha kecil dapat bepergian dengan lebih tinggi hemat sehingga dapat mengalokasikan anggaran mereka itu untuk keinginan lain.

    "Ketersediaan kereta dunia usaha yang tersebut berkualitas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah di mengupayakan pengaplikasian transportasi massal yang dimaksud lebih banyak ramah lingkungan," kata Anne.

    Sebagai wujud komitmen untuk keberlanjutan serta inklusifitas, PT KAI akan terus berinovasi pada memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan.

    KAI juga akan memverifikasi bahwa setiap perjalanan kereta api tiada cuma mengutamakan aspek keselamatan kemudian kenyamanan, tetapi juga berkontribusi terhadap penyelenggaraan ekonomi yang tersebut tambahan merata.

    Dengan semangat Astacita, KAI berupaya menjadikan layanan transportasi yang tersebut lebih banyak inklusif, berdaya saing, serta berorientasi pada kepentingan rakyat luas.

    "Melalui kereta api PSO, KAI tidaklah semata-mata menyediakan layanan transportasi yang digunakan terjangkau, tetapi juga memperkuat peningkatan perekonomian kerakyatan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia," kata Anne.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di tempat situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: Aksi penanganan zero ODOL disusun lintas kementerian/lembaga

    Kemenhub: Aksi penanganan zero ODOL disusun lintas kementerian/lembaga

    Ligapedia.news Rencana aksi penanganan zero ODOL ketika ini sedang disusun yang digunakan melibatkan sejumlah Kementerian kemudian Lembaga termasuk Kepolisian

    Jakarta – Kementerian Perhubungan menyatakan, rencana aksi penanganan zero over dimension over load (ODOL) ketika ini sedang disusun yang melibatkan lintas kementerian juga lembaga termasuk kepolisian guna menegaskan penegakan aturan dimensi kemudian muatan kendaraan berjalan efektif.

    "Rencana aksi penanganan zero ODOL pada waktu ini sedang disusun yang digunakan melibatkan sejumlah Kementerian juga Lembaga termasuk Kepolisian," kata Kepala Biro Komunikasi kemudian Data Publik Kemenhub Ernita Titis Dewi dihubungi ANTARA dalam Jakarta, Kamis.

    Titis menjelaskan, pengawasan kemudian penindakan terhadap pelanggaran kendaraan ODOL telah terjadi dilaksanakan sama-sama para pemangku kepentingan lintas sektor.

    Namun, beliau mengingatkan, upaya yang disebutkan masih belum berjalan optimal, sehingga dibutuhkan langkah-langkah lanjutan yang mana lebih tinggi terstruktur serta tegas untuk menekan pelanggaran dimensi lalu muatan kendaraan dalam jalan.

    Pemerintah, kata dia, melalui koordinasi Kementerian Koordinator Sektor Infrastruktur kemudian Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) berikrar mengawal ketat implementasi Zero ODOL hingga tercapai penuh pada 2026 sesuai target nasional.

    Sebagai tahapan jangka pendek pada aksi penanganan zero ODOL, lanjut Nitis, akan dimulai dengan sosialisasi terhadap pemilik barang kemudian transporter guna meningkatkan pemahaman berhadapan dengan aturan dimensi serta muatan kendaraan sesuai jadwal yang tersebut sudah pernah ditetapkan pemerintah.

    Pada Juli 2025, pemerintah akan mulai memberlakukan tahap peringatan, dilanjutkan dengan penegakan hukum pada Agustus 2025 secara bertahap lalu menyeluruh sama-sama Kepolisian dan juga kementerian terkait lainnya.

    "Sampai dengan seterusnya sama-sama pihak kepolisian, Kementerian PU, Kemenperin, Kemendag, dan juga seluruh stakeholders terkait," katanya.

    Lebih lanjut, ia menyebutkan, penanganan kendaraan ODOL yang dikoordinasikan Kemenko Infra menggandeng Kemenhub; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Ketenagakerjaan.

    Beberapa acara konkret yang akan dijalankan antara lain pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik (smart mobility), optimasi pengawasan kemudian pencatatan kendaraan angkutan barang, implementasi alur kendaraan yang digunakan sesuai dengan pengaturan kelas jalan.

    Program lainnya mencakup penguatan alternatif multimoda menggunakan kereta, penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang dimaksud layak, juga rencana penerapan insentif serta disinsentif terhadap transporter.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah sedang merumuskan kebijakan konkret untuk menangani kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang dimaksud menjadi permasalahan serius di tempat jalan raya.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di area Jakarta, Kamis (8/5) Dudy mengatakan, sebagian kementerian dan juga BUMN melalui koordinasi Kementerian Koordinator Lingkup Infrastruktur kemudian Pembangunan Kewilayahan telah dilakukan dikumpulkan untuk mengeksplorasi penanganan ODOL.

    Kementerian yang mana terlibat di pembahasan yang dimaksud antara lain Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, kemudian Kementerian Perhubungan sebagai instansi teknis utama.

    "Dalam rangka penanganan ODOL, pada beberapa ketika ke depan akan ada beberapa rumusan yang dimaksud akan dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan ODOL," kata Menhub.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan pada situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia juga Prancis memperdalam kemitraan sektor transportasi

    Indonesia juga Prancis memperdalam kemitraan sektor transportasi

    Ligapedia.news Indonesia berazam memperdalam kemitraan sektor transportasi dengan Prancis.

    Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersatu Kementerian Perdagangan Prancis memperdalam kemitraan strategis di area sektor transportasi darat, laut, udara, lalu perkeretaapian, dan juga penguatan kemudian pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    ”Indonesia berikrar memperdalam kemitraan sektor transportasi dengan Prancis," kata Menteri Perhubungan ('Menhub) Dudy Purwagandhi pada keterangan dikonfirmasi di dalam Jakarta, Jumat.

    Menhub mengaku pembahasan potensi kerja identik sektor transportasi lintas moda yang dimaksud sudah dilaksanakan bersatu Menteri Perdagangan Prancis Laurent Saint-Martin di tempat Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Sejumlah kemitraan serta kerja mirip yang tersebut dibahas, antara lain terkait sektor transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian, dan juga penguatan serta pengembangan sumber daya manusia transportasi yang tersebut difokuskan pada sekolah kompetensi, kejuruan, pelatihan, juga sekolah vokasi dalam politeknik lalu akademi transportasi binaan Kemenhub.

    "Diskusi kali ini untuk memverifikasi kerja mirip yang mana terjalin akan menghasilkan kembali dampak nyata bagi kedua negara,” ujar Menhub.

    Adapun potensi kerja sejenis sektor darat yang tersebut dibahas adalah peningkatan infrastruktur serta aksesibilitas transportasi umum di area wilayah perkotaan di dalam seluruh Indonesia, dan juga pembiayaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) di tempat Medan dan juga Bandung yang digunakan akan berkontribusi pada sistem transportasi terpadu lalu meningkatkan mobilitas.

    Pada sektor perhubungan laut, kerja sebanding yang dimaksud dibahas adalah pembaharuan MoU Certificate of Recognition (COR). Saat ini, MoU yang dimaksud terdapat pada kategori 1, sehingga belaka Indonesia yang mana mengakui sertifikat pelaut Prancis. Ke depan, diharapkan MoU yang dimaksud menjadi kategori 3, sehingga Indonesia juga Prancis saling mengakui.

    ”Dengan mengakui sertifikasi kedua negara akan memacu prospek tenaga kerja, meningkatkan kekuatan kerja identik maritim, meningkatkan kegunaan sektor ekonomi bagi kedua negara, juga memperkuat efisiensi juga keselamatan operasional sektor pelayaran global,” ujar Menhub pula.

    Untuk sektor perhubungan udara, dibahas perpanjangan kerja sebanding Technical Cooperation Agreement juga modernisasi peralatan navigasi penerbangan untuk wilayah ruang udara kawasan Barat Indonesia.

    Dudy mengupayakan bidang penerbangan Prancis, untuk terus bekerja identik dengan Indonesia dan juga berpartisipasi berpartisipasi di proses pengadaan mendatang.

    "Proses pengadaan sepenuhnya menjadi kewenangan AirNav Indonesia dan juga akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum lalu peraturan yang digunakan berlaku,” kata Menhub pula.

    Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, dibahas kemungkinan kerja sebanding pada proyek pengembangan Perkeretaapian Bandung, elektrifikasi Padalarang-Cicalengka, dan juga akselerasi rencana LRT Bandung.

    Terkait pengembangan sumber daya manusia, dibahas terkait kegiatan magister pada bidang Air Navigation Services Management yang tersebut dilaksanakan dalam Toulouse, Prancis, kemudian pelatihan bidang Air Navigation Services di tempat Indonesia.

    ”Saya harap diskusi ini akan membuahkan hasil. Kami berjanji penuh kemudian terus-menerus terbuka meningkatkan kekuatan kerja sejenis transportasi dengan ketentuan hukum juga peraturan yang mana berlaku,” kata Menhub Dudy.

  • Indonesia perkuat peran pada diplomasi maritim di tempat kancah global

    Indonesia perkuat peran pada diplomasi maritim di tempat kancah global

    Ligapedia.news Technical Group ini memiliki peran strategis pada memberikan rekomendasi teknis terkait penetapan wilayah laut yang tersebut sensitif

    Jakarta – Indonesia meningkatkan kekuatan peran di diplomasi maritim global lewat penunjukan Atase Perhubungan KBRI London sebagai Chair Technical Group pada sidang International Maritime Organization (IMO) Marine Environment Protection Committee (MEPC) Ke-83 yang dimaksud berlangsung pada London, Inggris.

    Atase Perhubungan KBRI London Barkah Bayu Mirajaya mengungkapkan dengan kepercayaan yang dimaksud diberikan untuk Indonesia menjadi Chair Technical Group, merupakan salah satu pencapaian penting bagi diplomasi maritim Indonesia.

    Menurut dia, hal itu merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kompetensi kemudian peran terlibat Indonesia pada isu-isu pengamanan lingkungan maritim.

    “Technical Group ini mempunyai peran strategis pada memberikan rekomendasi teknis terkait penetapan wilayah laut yang mana sensitif lalu memerlukan pemeliharaan khusus dari dampak kegiatan pelayaran internasional,” kata Barkah di keterangan sebagaimana dikonfirmasi di area Jakarta, Jumat.

    Kementerian Perhubungan melalui Atase Perhubungan KBRI London dipercaya sebagai Chair Technical Group on the Designation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) and Special Areas dalam sidang IMO MEPC ke-83 yang dimaksud berlangsung 7-11 April 2025, di tempat London.

    Technical Group itu bertugas untuk mempertimbangkan proposal penetapan Emission Control Area (ECA), wilayah khusus bebas emisi SOx, PM dan juga NOx di area the North-East Atlantic Ocean (Samudra Atlantik Timur Laut), dan juga usulan penetapan the Nasca Ridge National Reserve juga the Grau Tropical Sea National Reserve di area Peru sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), sesuai dengan panduan penetapan PSSA IMO.

    Indonesia dipilih untuk menjadi pemimpin Technical Group ini, lanjut Barkah, juga merupakan pengakuan dari komunitas maritim internasional melawan pengalaman dan juga keberhasilan Indonesia di mengajukan Selat Lombok sebagai PSSA pada tahun 2024.

    Pengajuan yang dimaksud menjadi salah satu contoh nyata partisipasi Indonesia di proteksi lingkungan laut, juga menunjukkan kemampuan teknis serta diplomatik Indonesia di area panggung global.

    “Penunjukan ini tidaklah cuma mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kekuatan kedudukan Indonesia di kancah diplomasi maritim global,” ucap Barkah.

    Selain itu, langkah yang dimaksud juga menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan profil Indonesia di area sektor maritim, sekaligus memperkuat kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Council IMO untuk periode 2026–2027.

    Sebagai negara kepulauan dengan kedudukan geografis strategis, keterlibatan bergerak Indonesia di forum-forum IMO sangat penting untuk menegaskan kepentingan nasional maritim dapat terus diperjuangkan.

    “Dengan terus berperan bergerak dalam level teknis maupun kebijakan internasional, Indonesia dapat menegaskan komitmennya pada menjaga keberlanjutan lingkungan laut serta keamanan pelayaran dunia,” kata Barkah.

    Adapun terkait usulan penetapan ECA di tempat Samudra Atlantik Timur Laut, Barkah menjelaskan, Technical Group telah lama meninjaunya berdasarkan kriteria lalu prosedur yang mana ditetapkan pada Lampiran III MARPOL Annex VI dan juga menganggap bahwa usulan yang disebutkan telah lama memenuhi kriteria.

    Selain itu, terang Barkah, Technical Group juga mendiskusikan lalu menyetujui rancangan amandemen yang diusulkan untuk Peraturan 13.5, 13.6, 14.3 juga Lampiran VII MARPOL Annex VI tentang penetapan ECA, wilayah khusus bebas emisi SOx, PM juga NOx di area Samudra Atlantik Timur Laut.

    Rancangan amandemen yang disebutkan mencakup tanggal proyek konstruksi 1 Januari 2027 untuk kapal-kapal yang dimaksud beroperasi di area ECA Samudra Atlantik Timur Laut, sesuai dengan Peraturan 13.5.1.3 MARPOL Annex VI, serta juga “kriteria tiga tanggal” untuk konstruksi, peletakan lunas, juga pengiriman kapal.

    “Rancangan amandemen ini tentunya perlu diteruskan untuk diadopsi pada Sidang MEPC Luar Biasa yang tersebut akan digelan bulan Oktober tahun ini sebagai bagian dari MARPOL Annex VI yang tersebut direvisi, sehingga dapat diberlakukan secepat mungkin saja di tempat tahun 2027,” kata Barkah.