Tag: interupsi

Saksikan INTERUPSI Prabowo: Ada yang Melawan Soal Efisiensi Anggaran Bersama Ariyo Ardi, Adita Irawati, Mohamad Hekal, dan juga Narasumber Lainnya, Live di area iNews

ligapedianews.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya di menghemat anggaran demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mengungkapkan bahwa terdapat oknum pada birokrasi yang digunakan menentang kebijakan efisiensi yang mana diterapkannya, yang digunakan ia sebut sebagai “raja kecil” yang digunakan merasa berkuasa juga kebal terhadap aturan.

Pembahasan persoalan ini akan dibahas tuntas pada INTERUPSI “Prabowo: Ada yang digunakan Melawan Soal Efisiensi Anggaran” di malam hari ini, sama-sama Ariyo Ardi, Adita Irawati, Mohamad Hekal, kemudian narasumber kredibel lainnya.

Kebijakan penghematan yang mana dibuat presiden Prabowo memang sebenarnya menuai berbagai kritik sebab dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas layanan publik. Beberapa kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, mengalami pemangkasan anggaran yang mana cukup besar, yang tersebut berpotensi berdampak pada pemeliharaan infrastruktur serta kelangsungan proyek-proyek pembangunan.

Namun, walaupun menghadapi tantangan, Prabowo tetap saja teguh di memverifikasi bahwa dana negara digunakan secara optimal juga bukan terbuang sia-sia. Ia juga menekankan perlunya penanaman modal di pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan juga sains serta teknologi sebagai bagian dari strategi anggaran yang lebih besar efisien. Lantas apa kata para pakar tentang persoalan ini?

Selengkapnya, saksikan INTERUPSI “Prabowo: Ada yang Melawan Soal Efisiensi Anggaran” waktu malam ini dengan narasumber, Adita Irawati-Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mohamad Hekal-Politisi Partai Gerindra, Nailul Huda-Direktur Sektor Bisnis Celios, Ubedilah Badrun-Analis Sosial Politik UNJ, Waktu 20.00 WIB, Live di area iNews.

18/02/2025
Ubedilah Badrun Sebut Efisiensi Anggaran Era Prabowo Akibat Buruknya Pemerintahan Jokowi

ligapedianews.com JAKARTA – Akademisi Ubedilah Badrun menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bagaimana pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk pada menggunakan anggaran. Adapun kebijakan yang dimaksud dikeluarkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Saya kira sebetulnya jadwal efisiensi itu menunjukkan atau membenarkan bahwa pemerintahan sebelumnya itu buruk,” kata pria yang akrab disapa Ubed ini di acara Interupsi bertajuk ‘Anggaran Dikebiri ‘Raja Kecil’ Beraksi?’ yang ditayangkan secara dengan segera iNews, Kamis (13/2/2025).

Saat dikonfirmasi apakah pemerintahan sebelumnya yang mana dimaksud di dalam era Presiden Jokowi, aktivis 98 itu pun membenarkannya. Dia menyebut, pemerintahan era Jokowi terlihat bagaimana tidak ada efisien di menggunakan anggaran negara.

Ubed juga merasa kaget efisiensi anggaran yang digunakan dilaksanakan pemerintahan dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto ini, angkanya cukup fantastasis, kurang lebih besar sekitar Rp300 triliun.

“Berarti 10 persen dari APBN. Bayangkan, jadi selama ini betapa sejumlah anggaran yang mana dipermainkan oleh pemerintahan sebelumnya,” pungkasnya.

18/02/2025
Iklim Politik 2025 Diprediksi Bakal Panas usai Hasto Jadi Tersangka KPK

Ligapedianews.com JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Penting Agung Baskoro menilai, iklim urusan politik Tanah Air pada 2025 akan panas usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Agung pada acara Interupsi bertajuk “Sengketa pemilihan gubernur Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang dimaksud disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024).

“Nah saya rasa 2025 besok adem kebijakan pemerintah kita, tetapi ternyata dengan tindakan hukum yang dimaksud dituduhkan Mas Hasto ini, kayaknya 2025 juga seterusnya akan panas,” kata Agung.

Apalagi, kata Agung, Hasto disebut akan menghasilkan beberapa orang video berisikan dugaan skandal korupsi para pejabat negara. “Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan banyak mengungkap nama-nama dahsyat juga besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa,” tutur Agung.

Lebih lanjut, Agung pun tak mempersoalkan akan anggapan politisasi lalu kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Menurutnya, anggapan itu wajar terjadi, apalagi berbagai perkara besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK.

“Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, akibat kan memanh ada kasus-kasus lain yang dimaksud sedang berjalan di tempat KPK, kemudian kerugian negara lebih lanjut besar di tempat sana. Tetapi kenapa ini yang mana pada fokuskan? Ini adalah kan menarik,” terang Agung.

Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa terkait perkara dugaan suap dan juga perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang dimaksud menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang dimaksud maju pada dapil mana ketika Pileg 2019.

“Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Setyo pada waktu konferensi pers penetapan dituduh Hasto di tempat Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).

Sementara Hasto, membuka ucapan usai ditetapkan sebagai dituduh dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum.

“Setelah penetapan saya sebagai dituduh oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati kebijakan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum,” kata Hasto di sebuah video yang dimaksud diterima, Kamis (26/12/2024).

Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang dimaksud menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang dimaksud disampaikannya tentang demokrasi yang dimaksud harus ditegakkan.

“PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana pernyataan rakyat bukan bisa saja dikebiri, bagaimana negara hukum tak dapat dimatikan, juga bagaimana mata kekuasaan yang mana otoriter, yang digunakan menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” ujar dia.

03/01/2025
Jadi Tersangka KPK, Hasto Kristiyanto Masih Memimpin Rapat PDIP

Ligapedianews.com JAKARTA – Hasto Kristiyanto masih bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) usai ditetapkan sebagai terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia masih mengawasi rapat konsolidasi pengurus wilayah partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.

“Ya sampai ketika ini beliau masih Sekjen PDIP, hari ini juga masih mengawasi rapat konsolidasi struktur partai dari DPC, DPD,” kata Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli di acara Interupsi bertajuk “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang mana disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024) malam.

“Karena kan kami juga bulan Januari akan ulang tahun, kemudian juga tahun depan akan ada kongres, jadi beliau masih menjalankan fungsi kesekjenan,” tandasnya.

Guntur juga mengungkapkan strategi hukum disiapkan PDIP untuk membela Hasto. “Kita lihat, tetapi upaya hukum itu akan dilakukan,” terang Guntur.

Guntur menyampaikan, upaya hukum melawan penetapan terperiksa Hasto itu sedang disiapkan oleh kelompok pembela hukum Sekjen PDIP. “Dan itu sedang disiapkan oleh pasukan pembela hukumnya, Sekjen PDIP,” pungkasnya

Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa terkait perkara dugaan suap kemudian perintangan penyidikan pada perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang digunakan menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang disebutkan maju pada dapil mana ketika Pileg 2019.

03/01/2025