Ligapedia News

Tag: darurat militer

  • Apa itu darurat militer? Ini adalah pengertian serta penjelasan lengkapnya

    Apa itu darurat militer? Ini adalah pengertian serta penjelasan lengkapnya

    Ligapedianews.com Ibukota – Darurat militer merupakan status hukum di tempat mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan di keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, kendali keamanan lalu ketertiban akan dialihkan untuk pihak militer akibat situasi dianggap membutuhkan penanganan khusus.

    Keadaan yang dimaksud biasanya diberlakukan ketika ancaman yang dimaksud muncul tiada dapat ditangani secara efektif oleh aparat sipil. Lantas, apa sebenarnya faktor lalu dampak dari darurat militer? Berikut penjelasannya, merangkum dari berbagai sumber>

    Penyebab diberlakukannya darurat militer

    Menurut Peraturan eksekutif Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, darurat militer dapat diterapkan apabila:

    • Security atau ketertiban hukum di dalam seluruh atau sebagian wilayah negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tak dapat diselesaikan oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

    • Timbul konflik atau bahaya perang, atau dikhawatirkan pelanggaran wilayah negara dengan cara apa pun juga.

    • Hidup negara berada di keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang mana dapat membahayakan hidup negara.

    Dampak darurat militer

    Penerapan darurat militer mengakibatkan beberapa konsekuensi signifikan terhadap hidup rakyat dan juga negara, antara lain:

    1. Pembatasan hak sipil

    Selama darurat militer, hak-hak dasar seperti kebebasan berkumpul dan juga berpendapat banyak kali dibatasi. Militer dapat melarang mengecam juga aktivitas kebijakan pemerintah lainnya.

    2. Penguasaan properti serta infrastruktur

    Militer memiliki wewenang untuk menguasai sarana transportasi, pelabuhan, stasiun, lapangan terbang, hingga lalu lintas umum. Penguasa militer juga berhak menyita atau menggunakan gedung, tanah, alat transportasi, bahkan alat produksi milik swasta demi kepentingan umum.

    3. Pembatasan aktivitas perekonomian lalu sosial

    Penguasa darurat militer dapat menyembunyikan gedung pertunjukan, pertemuan, rumah makan, pabrik, hingga tempat hiburan. Pembatasan lalu lintas darat, udara, kemudian perairan juga dapat diberlakukan.

    4. Penegakan hukum yang tersebut ketat

    Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan terhadap orang, bangunan, juga kendaraan tanpa prosedur normal. Selain itu, aparat diperbolehkan menahan seseorang hingga 30 hari jikalau dianggap membahayakan keamanan.

    Sejarah penerapan darurat militer di dalam Indonesia

    Indonesia pernah beberapa kali memberlakukan darurat militer, antara lain:

    1. Timor Timur (1999)

    Keadaan darurat militer diberlakukan pasca hasil jajak pendapat menunjukkan mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka, yang mana memicu kerusuhan dari pihak pro-integrasi.

    2. Aceh (2003-2004)

    Presiden Megawati Soekarnoputri memberlakukan darurat militer untuk mengatasi konflik bersenjata antara pemerintah kemudian Aksi Aceh Merdeka (GAM).

    Dengan demikian, darurat militer merupakan langkah ekstrem yang digunakan diambil pemerintah untuk mengatasi ancaman kritis terhadap negara. Kebijakan ini memang sebenarnya bertujuan menjaga stabilitas nasional, namun penerapannya kerap mengakibatkan konsekuensi yang tersebut luas.

    Dampak yang dimaksud dapat dirasakan pada pembatasan hak-hak sipil dan juga terganggunya hidup sosial dan juga sektor ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan memberlakukan darurat militer harus melalui pertimbangan matang dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan dalam situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Myanmar tetapkan darurat militer pada 63 dari 330 distrik jelang pemilihan raya

    Myanmar tetapkan darurat militer pada 63 dari 330 distrik jelang pemilihan raya

    Ligapedianews.com Bangkok – Dewan Perlindungan lalu Ketenteraman Nasional Myanmar menetapkan status darurat militer selama 90 hari pada 63 dari total 330 distrik administratif di area negara tersebut, demikian dilaporkan stasiun penyiaran milik pemerintah MRTV pada Kamis.

    Komando militer Myanmar juga mengeluarkan perintah tersendiri yang digunakan merinci penerapan rezim darurat militer. Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil pada distrik-distrik terdampak akan dialihkan untuk komando unit juga formasi militer selama periode 90 hari.

    Penerapan darurat militer ini disebutkan sebagai upaya menjaga keamanan di tempat wilayah-wilayah yang dimaksud menjadi tempat beroperasinya kelompok anti-pemerintah, organisasi yang dimaksud dicap teroris, juga kelompok pemberontak etnis.

    Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang tersebut aman untuk pelaksanaan pilpres umum yang mana direncanakan berlangsung antara Desember 2025 hingga Januari 2026, demikian menurut laporan MRTV.

    Darurat militer diterapkan dalam beberapa jumlah distrik di area negara bagian Kachin, Kayah, Karen, Chin, Rakhine, kemudian Shan, juga pada distrik-distrik tertentu di dalam wilayah Sagaing, Magway, serta Mandalay.

    Konflik sipil di area Myanmar semakin memanas sejak militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021, yang dimaksud mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil.

    Selain kelompok oposisi bersenjata yang tersebut menolak kekuasaan militer, beberapa kelompok etnis bersenjata juga turut bergabung pada perlawanan.

    Sumber: Sputnik-OANA

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di tempat situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Korsel mulai proses penyelidikan dugaan korupsi mantan Presiden Yoon

    Korsel mulai proses penyelidikan dugaan korupsi mantan Presiden Yoon

    Ligapedianews.com Ankara – Kantor Kepresidenan Korea Selatan, Kamis (12/6), resmi memohonkan partai-partai urusan politik untuk mengajukan nama calon jaksa khusus yang tersebut akan menjadi pemimpin penyelidikan besar-besaran terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

    Penyelidikan yang dimaksud mencakup upaya gagal Yoon memberlakukan darurat militer, juga dugaan korupsi yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, sebut pemberitaan kantor berita Korsel, Yonhap.

    Langkah itu diambil setelahnya Majelis Nasional Korea Selatan menyetujui tiga rancangan undang-undang khusus pekan lalu, yang membuka jalan bagi penyelidikan terhadap Yoon juga mantan ibu negara.

    Presiden terpilih Lee Jae-myung diwajibkan menunjuk jaksa khusus pada waktu tiga hari pasca menerima nama-nama calon dari partai politik.

    Setelah ditunjuk, setiap jaksa akan punya waktu 20 hari untuk mempersiapkan penyelidikan awal, lalu pemeriksaan penuh dijadwalkan dimulai awal bulan depan.

    Partai Demokrat yang ketika ini berkuasa sudah mengusulkan tiga nama jaksa.

    Penyelidikan itu diperkirakan akan melibatkan hampir 600 personel, termasuk 120 jaksa, lalu dapat diperpanjang hingga 170 hari apabila diperlukan.

    Mantan Presiden Yoon yang digunakan diberhentikan dari jabatannya pasca Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulan pada Maret lalu, menghadapi beberapa orang tuduhan serius.

    Salah satunya adalah memerintahkan Dinas Security Kepresidenan untuk menghalangi penyelenggaraan surat perintah penangkapan pada Januari lalu, pada konteks upaya darurat militer yang ia gagas.

    Ia juga dituduh melakukan intervensi pada penyelidikan berhadapan dengan kematian Kopral Marinir Chae Su-geun pada Juli 2023. Chae tenggelam ketika menjalankan misi penyelamatan banjir, juga laporan mengatakan bahwa rompi pelampung tiada dibagikan pada operasi tersebut.

    Yoon membantah semua tuduhan yang digunakan dialamatkan kepadanya.

    Ia juga bukan memenuhi panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian pada Kamis, dan juga menolak hadir untuk kedua kalinya pada persoalan hukum darurat militer yang sedang diusut.

    Sumber: Anadolu