Tag: apbn 2025

  • Kemenkeu beri pendampingan K/L guna menegaskan penyerapan anggaran

    Kemenkeu beri pendampingan K/L guna menegaskan penyerapan anggaran

    Ligapedianews.com ada beberapa kementerian baru kan, yang kemungkinan besar belum terbiasa. Saya enggak tahu yang digunakan mana detailnya. Tapi nanti akan kita dampingin

    Jakarta – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pihaknya akan memberikan pendampingan untuk kementerian serta lembaga (K/L) yang dimaksud masih lamban di merealisasikan belanja negara.

    Langkah ini ditempuh guna menegaskan anggaran terserap optimal sesuai target.

    "Ini kan ada beberapa kementerian baru kan, yang dimaksud mungkin saja sebagian masih belum terbiasa. Saya enggak tahu yang mana detailnya. Tapi nanti akan kita dampingin," kata Purbaya usai hadir di Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di area Jakarta, Kamis.

    Sebab, sepanjang semester pertama 2025, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari total anggaran.

    Menurut Purbaya, sebagai solusi, Kementerian Keuangan mengirimkan pasukan khusus untuk membantu K/L yang mana kesulitan menyelesaikan prosedur belanja maupun dari segi administrasi.

    Bila masih terjadi hambatan, Purbaya meyakinkan dirinya sendiri akan turun dengan segera melakukan evaluasi.

    Evaluasi akan diadakan secara reguler dengan mendatangi dengan segera K/L yang tersebut lamban merealisasikan anggaran.

    Evaluasi itu pun akan dijalankan terbuka dengan melibatkan media.

    "Nanti secara reguler, kementerian yang lambat, saya akan mendatangi dan juga meeting sebanding mereka, juga jumpa pers di area depan teman-teman semua (media). (Untuk tahu) kenapa lambat? Supaya semuanya bergerak lebih tinggi cepat," tuturnya.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di area situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tekan defisit APBN, Ekonom sarankan perluasan pajak sektor digital

    Tekan defisit APBN, Ekonom sarankan perluasan pajak sektor digital

    Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Ekonom UPN Veteran Ibukota Indonesia Achmad Nur Hidayat menggerakkan pemerintah untuk segera menguatkan penerimaan negara guna mengurangi pelebaran defisit APBN yang digunakan diproyeksikan sebesar 2,78 persen dari Pendapatan Domestik Bruto pada 2025.

    Achmad menyarankan beberapa langkah, antara lain, pertama ekstensifikasi serta intensifikasi pajak. eksekutif perlu memperluas basis pajak, khususnya dari sektor digital, jasa profesional, dan juga kelompok warga berpendapatan tinggi.

    "Kedua, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam juga minerba," kata ia untuk ANTARA dikutipkan dalam Jakarta, Kamis.

    Kemudian ketiga, evaluasi insentif pajak. Belanja perpajakan atau tax expenditure Indonesia pada waktu ini mencapai Rp372 triliun, namun banyak insentif dinilai tak efektif dan juga kurang tepat sasaran.

    Lebih lanjut, anggaran untuk kegiatan prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga Koperasi Desa Merah Putih juga perlu diimbangi dengan penerimaan baru.

    “Program MBG tahap awal butuh Rp71 triliun kemudian mampu mencapai Rp400 triliun pada waktu skala penuh. Tanpa reformasi pajak kemudian efisiensi belanja, ini hanya saja akan menambah beban utang,” ujarnya.

    Achmad juga menegaskan perlunya disiplin fiskal yang mana kuat demi keberlanjutan pembangunan.

    Ia menyarankan agar pemerintah menurunkan target defisit menjadi dalam bawah 2 persen pada jangka menengah, juga menata ulang seluruh belanja negara guna menghindari pemborosan.

    “Program yang tiada produktif, belanja barang kementerian/lembaga yang digunakan bersifat ceremonial, hingga berbagai proyek mercusuar yang dimaksud tidak ada memberi multiplier effect perekonomian harus dikurangi atau dihapus,” terang Achmad.

    Achmad mengungkapkan pelebaran defisit APBN pada 2025 perlu dicegah akibat berpotensi membebani keberlanjutan fiskal Indonesia pada jangka panjang.

    “Ketika defisit dibiayai utang, maka negara harus membayar bunga juga pokok utang yang digunakan semakin membesar di tempat tahun-tahun berikutnya. Inilah yang dimaksud disebut sebagai risiko keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability risk),” ujar Achmad.

    Pelebaran defisit utamanya disebabkan akibat pendapatan negara yang diprediksi semata-mata mencapai Rp2.865,5 triliun, atau 95,4 persen dari target awal Rp3.005,1 triliun.

    Achmad menjelaskan, dengan total utang negara yang digunakan telah terjadi mencapai Rp10.269 triliun atau 40,19 persen dari Pendapatan Domestik Bruto pada 2024, dan juga tax ratio yang dimaksud stagnan pada kisaran 9-10 persen, Indonesia berada pada tekanan fiskal (fiscal stress).

    “Memang masih di area bawah Maastricht Treaty 60 persen, tetapi perlu diingat bahwa tax ratio Indonesia masih di tempat bawah 10 persen, sedangkan negara-negara OECD yang rasionya 60 persen memiliki tax ratio pada menghadapi 25 persen. Artinya, kemampuan bayar utang kita terpencil lebih besar rendah,” ungkapnya.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan pada situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu pacu penyerapan kegiatan prioritas Prabowo pada semester II

    Kemenkeu pacu penyerapan kegiatan prioritas Prabowo pada semester II

    Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera memacu percepatan serapan acara prioritas Presiden Prabowo Subianto pada semester II-2025 untuk mengupayakan peningkatan dunia usaha nasional.

    Direktur Jenderal Strategi Sektor Bisnis juga Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu pada Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, menyatakan proyeksi defisit pada Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) 2025 sudah pernah ditetapkan sebesar 2,78 persen.

    Menurutnya, target defisit itu melibatkan berbagai kegiatan belanja pemerintah yang mana perlu dieksekusi lebih lanjut cepat.

    “Jadi, strategi yang utama adalah pemerintah harus mempercepat belanja. Banyak sekali, mulai dari inisiatif prioritas Pak Presiden, itu harus kita percepat semua. Itu nanti akan memperkuat rebound untuk semester kedua,” jelas Febrio.

    Dia menambahkan hasil dari negosiasi dagang tarif impor dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) juga berdampak positif terhadap aktivitas manufaktur pada negeri.

    Bila sebelumnya peningkatan dunia usaha Indonesia pada paruh kedua 2025 diproyeksikan lemah pada level 4,7 persen, saat ini pemerintah cukup optimistis pertumbuhan dunia usaha bisa saja berbalik ke menghadapi 5 persen nantinya.

    Akan tetapi, ketika ditanya kesempatan penambahan stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi semester II, Febrio bukan memberikan jawaban secara konkret.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintahan berencana melanjutkan acara paket stimulus kegiatan ekonomi pada kuartal III 2025 guna menjaga kesempatan pertumbuhan ekonomi.

    Jurus Bicara Kementerian Koordinator Area Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah pada waktu ini sedang memfinalisasi beberapa orang kebijakan lanjutan dari stimulus yang mana telah terjadi digelontorkan pada Juni-Juli 2025 tersebut.

    “Lagi disusun (paket stimulus), minggu ini kemungkinan akan difinalkan,” kata Haryo dalam kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Meski demikian, Haryo belum sanggup merinci bentuk insentif seperti apa yang digunakan akan diberikan. Ia menyebut, stimulus yang digunakan lalu masih di tahap evaluasi, sedangkan kebijakan baru yang sedang disusun lebih banyak berfokus pada program-program prioritas.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence pada situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.