Ligapedia News

Tag: ahy

  • Kemarin, Danantara peradaban baru perekonomian hingga obligasi RI aman

    Kemarin, Danantara peradaban baru perekonomian hingga obligasi RI aman

    Ligapedia.news Jakart – Berita tentang Danantara disebut sebagai entitas baru di peradaban perekonomian hingga pangsa obligasi Indonesia cukup aman dari efek negatif kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi Mingguan (13/4).

    Berikut rangkuman berita selengkapnya:

    Wamen BUMN: Danantara pilar baru peradaban sektor ekonomi nasional

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Danantara merupakan entitas baru di peradaban kegiatan ekonomi Indonesia yang dirancang untuk menguatkan kinerja BUMN menuju standar kelas dunia lalu transparansi lebih banyak baik.

    "Kita punya Danantara hari ini yang menjadi bagian tiada terpisahkan dari BUMN dan juga dari Kementerian BUMN. Hal ini merupakan entitas baru pada peradaban sektor ekonomi Indonesia," kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma'ruf pada Puncak Dharma Santi BUMN 2025 di dalam Jakarta, Minggu.

    Simak berita selengkapnya di tempat sini.

    Wamen BUMN: Tarif Amerika Serikat kesempatan revitalisasi sektor nasional

    Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf menilai jikalau kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk merevitalisasi lapangan usaha nasional lalu mengoptimalkan kemungkinan kekuatan pada negeri.

    Aminuddin ditemui dalam sela Puncak Dharma Santi BUMN 2025 di area Jakarta, Hari Minggu menyampaikan apabila kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mempercepat perubahan struktural sektor lalu meningkatkan daya saing BUMN pada lingkungan ekonomi global secara lebih lanjut agresif lalu terukur.

    Simak berita selengkapnya di tempat sini.

    Wakil Ketua DEN sarankan RI juga bernegosiasi dengan China

    Wakil Ketua Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyarankan otoritas Indonesia untuk juga bernegosiasi dengan China di merespons kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kita perlu melakukan diplomasi dan juga forward looking engagement tak hanya sekali dengan AS, tetapi juga dengan China,” kata Mari Elka di kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika juga Perkembangan Planet Terkini: Geopolitik, Ketenteraman lalu Sektor Bisnis Global” di tempat Jakarta, Minggu.

    Simak berita selengkapnya pada sini.

    AHY: RI harus bangun solidaritas untuk hadapi kebijakan Trump

    Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan Indonesia perlu mendirikan solidaritas, termasuk di area area regional, untuk menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kami percaya solidaritas adalah kekuatan kita, kolaborasi adalah harapan kita,” kata AHY di kegiatan TYI bertajuk “Dinamika lalu Perkembangan Bumi Terkini: Geopolitik, Keselamatan juga Kondisi Keuangan Global” di area Jakarta, Minggu.

    Simak berita selengkapnya pada sini.

    DEN: Pasar obligasi Indonesia aman dari efek negatif kebijakan Trump

    Anggota Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Chatib Basri mengungkapkan lingkungan ekonomi obligasi Indonesia cukup aman dari efek negatif kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Efek terhadap bond market dalam Indonesia itu juga mungkin saja terbatas,” kata Catib pada kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika juga Perkembangan Bumi Terkini: Geopolitik, Security dan juga Sektor Bisnis Global” dalam Jakarta, Minggu.

    Simak berita selengkapnya pada sini.

  • Demokrat Dukung Kebijakan Prabowo Naikan PPN 12% Khusus Barang Mewah

    Demokrat Dukung Kebijakan Prabowo Naikan PPN 12% Khusus Barang Mewah

    Ligapedianews.com JAKARTA – Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan perpajakan terbaru yang mana diinformasikan Presiden Prabowo Subianto, yakni PPN 12%. Kebijakan ini dinilai mencerminkan pendekatan yang tersebut berkeadilan juga berpihak pada kepentingan rakyat.

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi bahwa kenaikan 1% tarif Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 semata-mata akan diberlakukan untuk barang juga jasa mewah. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Presiden dengan DPR RI.


    “Kenaikan PPN sebesar 1 persen semata-mata dikenakan pada barang juga jasa mewah yang dimaksud selama ini memang benar sudah pernah dikenakan PPN barang mewah sebesar 11%,” ujar AHY pada keterangan persnya pada Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Sementara itu, barang dan juga jasa non-mewah akan tetap memperlihatkan dikenakan PPN 11% atau tak mengalami kenaikan.

    Partai Demokrat menggarisbawahi bahwa kebijakan PPN 0% tetap saja diberlakukan bagi permintaan pokok rakyat seperti material sembako, jasa pendidikan, layanan kesehatan, transportasi umum, rumah sederhana, kemudian air minum. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap warga umum.

    Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelenggaraan kegiatan stimulus ini agar tepat sasaran. Support ini diberikan dengan harapan dapat menjaga kemampuan fisik fiskal juga pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah miliki ruang lebih besar besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.


    Kebijakan perpajakan ini sendiri merupakan implementasi dari UU No. 7 atahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang tersebut mengatur kenaikan PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022, lalu selanjutnya menjadi 12% pada Januari 2025.

    Sebagai bagian dari paket kebijakan ini, pemerintah juga akan menyalurkan stimulus senilai Rp38,6 triliun yang mana mencakup beberapa inisiatif seperti:

    – Bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 jt penerima
    – Diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya maksimal 2.200 volt
    – Insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp10 jt per bulan
    – Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset pada bawah Rp500 jt per tahun
    – Modal untuk sektor padat karya