Ligapedia News

Category: k-pop

  • Menko Perekonomian ungkap sebagian komoditas selama Amerika Serikat yang bebas TKDN

  • Target perpajakan naik, Kemenkeu: Langkah reformasi perbaikan

    Target perpajakan naik, Kemenkeu: Langkah reformasi perbaikan

    Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Kementerian Keuangan menyatakan kenaikan target penerimaan perpajakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang digunakan disepakati sama-sama DPR merupakan bentuk upaya reformasi perbaikan.

    “Karena arahnya adalah memperbaiki penerimaan. Itu bagian dari reformasi penerimaan,” kata Direktur Jenderal Strategi Perekonomian lalu Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di tempat Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, seluruh sektor akan didorong untuk berkontribusi di menyokong perbaikan penerimaan perpajakan tahun depan, utamanya sektor yang mana mempunyai andil terhadap komoditas domestik bruto (PDB) lebih lanjut besar.

    “Itu biasanya beberapa sektor, seperti manufaktur, itu kontribusinya masih besar. Jadi, kita lihat nanti,” ujarnya.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Panja Penerimaan Mukhamad Misbakhun menjelaskan kenaikan target penerimaan perpajakan disebabkan oleh peningkatan target penerimaan kepabeanan dan juga cukai.

    Dalam Kerangka Perekonomian Makro dan juga Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), penerimaan kepabeanan kemudian cukai ditargetkan berada pada rentang 1,18 persen hingga 1,21 persen. Kemudian, Komisi XI menyepakati angkanya menjadi 1,18 persen hingga 1,30 persen.

    Menurut Misbakhun, peningkatan target yang disebutkan dipengaruhi oleh ekstensifikasi penambahan objek penerimaan bea dan juga cukai baru, seperti minuman berpemanis pada kemasan (MBDK) dari sisi cukai juga penerimaan bea mengundurkan diri dari dari produk-produk emas dan juga batu bara.

    Dengan inovasi target kepabeanan lalu cukai, target pendapatan negara pada RAPBN 2026 berubah dari rentang 11,71 persen hingga 12,22 persen menjadi 11,71 persen hingga 12,31 persen.

    Penerimaan perpajakan juga mengalami penyesuaian, dari sebelumnya 10,08 persen hingga 10,4 persen menjadi 10,08 persen hingga 10,54 persen.

    Sedangkan target penerimaan pajak tetap memperlihatkan bukan mengalami perubahan, yakni 8,90 persen hingga 9,24 persen. Begitu pun dengan target penerimaan negara tidak pajak (PNBP) yang digunakan masih pada kisaran 1,63 persen hingga 1,76 persen.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di tempat situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI terus longgarkan likuiditas secara bertahap untuk dorong kredit

    BI terus longgarkan likuiditas secara bertahap untuk dorong kredit

    Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Bank Indonesia (BI) terus melonggarkan likuiditas secara bertahap kemudian terukur, salah satunya melalui penurunan outstanding Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), untuk mempercepat transmisi suku bunga juga mengupayakan kredit perbankan.

    Hingga 14 Juli 2025, total tempat SRBI tercatat sebesar Rp782,62 triliun, merosot dari Rp923,53 triliun pada awal Januari 2025. Artinya, BI telah dilakukan menurunkan SRBI sebesar Rp140,91 triliun hingga pertengahan Juli.

    “Terkait dengan prospek penurunan SRBI, penyesuaian perlu diadakan secara bertahap sebab jumlahnya besar. Dari awalnya Rp923 triliun, sekarang posisinya sekitar Rp770 triliun,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter juga Aset Sekuritas (DPMA) BI Erwin Gunawan Hutapea pada Taklimat Dunia Pers di tempat Jakarta, Kamis.

    Erwin menjelaskan bahwa langkah yang dimaksud merupakan bagian dari upaya menguatkan stance ekspansi likuiditas seiring dengan penurunan suku bunga. Penyesuaian tempat SRBI dijalankan secara bertahap dengan tetap saja mempertimbangkan dinamika pasar.

    Dalam pelaksanaannya, BI juga mengupayakan agar likuiditas yang dimaksud semula terkunci dalam SRBI tenor panjang yaitu 6, 9, juga 12 bulan, dapat dialihkan ke tenor yang tersebut tambahan pendek. Dengan demikian, ketika perbankan meninjau adanya permintaan kredit yang dimaksud sesuai dengan profil risiko kemudian minat mereka, likuiditas tersedia kemudian penyaluran kredit bisa jadi segera dilakukan.

    “Pastinya dari waktu ke waktu, kami akan terus melakukan pemantauan terkait dengan bagaimana dari respon dalam bursa uang serta dampak terkait dengan penyesuaian yang akan kita lakukan,” kata Erwin.

    Selain SRBI, bank sentral juga menguatkan ekspansi likuiditas melalui beberapa orang instrumen pelengkap. Sejak awal tahun hingga 15 Juli 2025, BI tercatat telah terjadi membeli Surat Berharga Negara (SBN) melalui lingkungan ekonomi sekunder sebesar Rp102,58 triliun. Langkah ini menambah likuiditas di dalam pasar.

    “Selain dari operasi (untuk menjaga nilai tukar), SBN tentu adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga kecukupan likuiditas. Karena ketika BI melakukan pembelian SBN di dalam lingkungan ekonomi sekunder, tentu likuiditas yang digunakan ada di tempat sistem itu bertambah,” kata Erwin.

    Untuk menggalang ekspansi likuiditas, BI juga membuka akses repo serta lelang swap valas, sehingga bank yang tidak ada mempunyai SBN memadai tetap memperlihatkan dapat memperoleh likuiditas rupiah melalui penukaran dolar Negeri Paman Sam yang mana merek miliki.

    Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juli 2025, bank sentral sudah pernah memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 bps sehingga berada pada level 5,25 persen. Maka sejak awal tahun ini, BI telah lama memangkas BI-Rate sebanyak tiga kali dengan total 75 bps.

    Penurunan BI-Rate mulai tersalurkan dalam lingkungan ekonomi uang, tercermin dari turunnya suku bunga INDONIA dan juga imbal hasil SRBI tenor 6, 9, juga 12 bulan. Namun, suku bunga kredit perbankan tercatat masih tinggi yaitu 9,16 persen pada Juni 2025, tidak ada sangat jauh berbeda dari 9,18 persen pada Mei 2025.

    Pada Juni 2025, kredit perbankan meningkat sebesar 7,77 persen year on year (yoy) atau merosot dibandingkan dengan perkembangan Mei 2025 sebesar 8,43 persen (yoy).

    Dari sisi penawaran, BI menilai bank masih berhati-hati menyalurkan kredit walau dana pihak ketiga (DPK) berkembang 6,96 persen (yoy) pada Juni 2025. Akibatnya, bank lebih tinggi memilih menempatkan dana pada surat berharga serta memperketat standar kredit.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Kecerdasan Buatan di area situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkeu pacu penyerapan kegiatan prioritas Prabowo pada semester II

    Kemenkeu pacu penyerapan kegiatan prioritas Prabowo pada semester II

    Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera memacu percepatan serapan acara prioritas Presiden Prabowo Subianto pada semester II-2025 untuk mengupayakan peningkatan dunia usaha nasional.

    Direktur Jenderal Strategi Sektor Bisnis juga Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu pada Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, menyatakan proyeksi defisit pada Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) 2025 sudah pernah ditetapkan sebesar 2,78 persen.

    Menurutnya, target defisit itu melibatkan berbagai kegiatan belanja pemerintah yang mana perlu dieksekusi lebih lanjut cepat.

    “Jadi, strategi yang utama adalah pemerintah harus mempercepat belanja. Banyak sekali, mulai dari inisiatif prioritas Pak Presiden, itu harus kita percepat semua. Itu nanti akan memperkuat rebound untuk semester kedua,” jelas Febrio.

    Dia menambahkan hasil dari negosiasi dagang tarif impor dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) juga berdampak positif terhadap aktivitas manufaktur pada negeri.

    Bila sebelumnya peningkatan dunia usaha Indonesia pada paruh kedua 2025 diproyeksikan lemah pada level 4,7 persen, saat ini pemerintah cukup optimistis pertumbuhan dunia usaha bisa saja berbalik ke menghadapi 5 persen nantinya.

    Akan tetapi, ketika ditanya kesempatan penambahan stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi semester II, Febrio bukan memberikan jawaban secara konkret.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintahan berencana melanjutkan acara paket stimulus kegiatan ekonomi pada kuartal III 2025 guna menjaga kesempatan pertumbuhan ekonomi.

    Jurus Bicara Kementerian Koordinator Area Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah pada waktu ini sedang memfinalisasi beberapa orang kebijakan lanjutan dari stimulus yang mana telah terjadi digelontorkan pada Juni-Juli 2025 tersebut.

    “Lagi disusun (paket stimulus), minggu ini kemungkinan akan difinalkan,” kata Haryo dalam kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Meski demikian, Haryo belum sanggup merinci bentuk insentif seperti apa yang digunakan akan diberikan. Ia menyebut, stimulus yang digunakan lalu masih di tahap evaluasi, sedangkan kebijakan baru yang sedang disusun lebih banyak berfokus pada program-program prioritas.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence pada situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK cabut izin perniagaan BPR Dwicahaya Nusaperkasa pada Perkotaan Batu

    OJK cabut izin perniagaan BPR Dwicahaya Nusaperkasa pada Perkotaan Batu

    Ligapedianews.com Ibukota – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin bidang usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa atau disebut Bank Cahaya yang mana beralamat pada Jalan Ir. Soekarno No.199, Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Perkotaan Batu, Provinsi Jawa Timur.

    Pencabutan izin bisnis ini tertuang pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa.

    “Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa merupakan bagian tindakan pengawasan yang diadakan OJK untuk terus meningkatkan kekuatan bidang perbankan dan juga menjaga kepercayaan masyarakat,” Kepala OJK Malang Farid Faletehan pada keterangan yang dimaksud diterima di dalam Jakarta, Kamis.

    Pada 8 November 2024, OJK telah dilakukan menetapkan BPR Dwicahaya Nusaperkasa dengan status pengawasan bank pada penyehatan (BDP) akibat memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, cash ratio rata-rata selama tiga bulan terakhir kurang dari 5 persen, serta tingkat kebugaran (TKS) miliki predikat “kurang sehat”.

    Selanjutnya pada 9 Juli 2025, OJK menetapkan status BPR Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank pada resolusi (BDR). Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa OJK sudah memberikan waktu yang digunakan cukup pada pengurus BPR juga pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan, termasuk mengatasi permasalahan permodalan lalu likuiditas sebagaimana diatur di POJK Nomor 28 Tahun 2023.

    “Namun demikian pengurus kemudian pemegang saham BPR tidaklah dapat melakukan penyehatan BPR,” kata Farid.

    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Sektor Rencana Penjaminan Simpanan serta Resolusi Bank Nomor 42/ADK3/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memohon untuk OJK untuk mencabut izin perniagaan BPR tersebut.

    Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK pada atas, OJK melakukan pencabutan izin bisnis PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa.

    OJK pun mengimbau ke para pengguna BPR Dwicahaya Nusaperkasa agar tetap saja tenang dikarenakan dana rakyat pada perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang digunakan berlaku.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di area situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK kembangkan SI-GRC untuk perkuat tata kelola organisasi

    OJK kembangkan SI-GRC untuk perkuat tata kelola organisasi

    Ligapedianews.com Ibukota Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan Sistem Berita Governance, Risk, and Compliance (SI-GRC) untuk menguatkan tata kelola organisasi melalui penguatan fungsi audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan juga penegakan integritas.

    SI-GRC yang dirilis pada kegiatan Risk and Quality Officer (RQO) Diskusi 2025 ini bermanfaat untuk membantu tugas-tugas OJK pada mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan.

    Melalui keterangannya pada Jakarta, Kamis, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan bahwa OJK sebagai regulator perlu menguatkan ketahanan lapangan usaha jasa keuangan terhadap volatilitas dunia usaha global melalui peningkatan manajemen risiko yang tersebut cermat termasuk manajemen risiko siber yang dimaksud adaptif melalui penanaman modal berkelanjutan pada infrastruktur lalu SDM.

    “Implementasi SI-GRC akan menjadi alat bantu penting di menjamin bahwa pengelolaan risiko diadakan secara menyeluruh juga terintegrasi dari level Satuan Kerja hingga OJK secara keseluruhan,” kata Mahendra.

    OJK menyampaikan, Pertemuan RQO 2025 menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kekuatan peran strategis Pimpinan Satuan Kerja dan juga RQO pada tata kelola lalu pengendalian internal pada mengupayakan rencana utama OJK.

    Kualitas juga kapabilitas insan OJK, kemampuan berinovasi, dan juga tata kelola serta manajemen risiko yang tersebut efektif dinilai menjadi fondasi paling penting pada menentukan stabilitas serta pertumbuhan bidang jasa keuangan ke depan.

    Sebagai bagian dari penguatan implementasi SI-GRC, diperlukan peningkatan peran strategis kemudian kesadaran risiko (risk awareness) seluruh Pimpinan Satuan Kerja sebagai lini pertama (first line), termasuk RQO dalam setiap satuan kerja.

    Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan apresiasi berhadapan dengan kolaborasi seluruh unit kerja pada pengembangan SI-GRC yang digunakan dimulai sejak sebelum 2019.

    Saat itu, sistem informasi masih berjalan terpisah antarsatuan kerja. Seiring meningkatnya keperluan terhadap data yang tersebut efisien, cepat, lalu akurat, OJK kemudian mengembangkan SI-GRC sebagai platform terintegrasi untuk mengupayakan tata kelola organisasi.

    “SI-GRC sudah pernah menyatukan sistem informasi manajemen risiko dan juga pengendalian internal ke pada satu platform, yang dilengkapi dengan dashboard interaktif untuk menyajikan laporan risiko secara real-time, mulai dari statistik kejadian lalu mitigasi risiko, IRU, hingga pemantauan aksi lanjut CACM,” kata Sophia.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Artificial Intelligence di tempat situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI Jakarta pimpin perkembangan pangsa bangunan hijau di dalam Indonesia

    DKI Jakarta pimpin perkembangan pangsa bangunan hijau di dalam Indonesia

    Ligapedianews.com DKI Jakarta – International Finance Corporation (IFC) mencatat bahwa Ibukota menjadi provinsi dengan tingkat perkembangan bursa bangunan hijau tertinggi di dalam Indonesia, dengan total 171 bangunan hijau tersertifikasi, selain Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, lalu Jawa Tengah.

    Menurut laporan yang dimaksud dirilis oleh lembaga yang merupakan bagian dari World Bank tersebut, terdapat 45 bangunan hijau tersertifikasi di area Jawa Barat, masing-masing 26 bangunan di tempat Banten kemudian Jawa Timur, juga 16 bangunan di dalam Jawa Tengah.

    "Dari 38 provinsi di dalam Indonesia, 25 (provinsi) telah terjadi memiliki proyek bangunan hijau bersertifikat, yang mencerminkan kemajuan nyata pada penerapan pembangunan berkelanjutan pada berbagai daerah," catat IFC, seperti disitir dari laporan yang disebutkan di dalam Jakarta, Jumat.

    Lembaga keuangan internasional yang dimaksud menyatakan wilayah Jawa memiliki jumlah agregat proyek gedung hijau tersertifikasi terbanyak, disertai dengan Sumatera juga Kalimantan yang mana juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

    Terdapat empat sertifikasi yang umum digunakan dalam Indonesia, termasuk Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) Certification yang digunakan dikeluarkan oleh IFC juga GREENSHIP Certification oleh Green Building Council Indonesia (GBCI).

    Sementara, dua sertifikasi lainnya adalah Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certification oleh U.S. Green Building Council (USGBC) juga Green Mark Certification oleh Building and Construction Authority (BCA) of Singapore.

    Hingga 2 Juli 2025, terdapat 200 proyek bangunan hijau tersertifikasi EDGE Certification di area seluruh Indonesia, baik bangunan jadi maupun yang mana masih berbentuk desain, dengan luas bangunan tersertifikasi 4,33 jt meter persegi (m2), termasuk 27.620 unit rumah.

    Dengan menerapkan prinsip bangunan hijau, proyek-proyek dengan EDGE Certification yang disebutkan dapat memangkas emisi karbon dioksida (CO2) sebesar total 100 ribu ton CO2 (tCO2) per tahun, menghemat energi 120 ribu megawatt hour (MWh) per tahun, dan juga menghemat air 4,7 jt meter kubik (m3) per tahun.

    Selain itu, terdapat pula 121 proyek bangunan hijau seluas 5,16 jt m2 dengan GREENSHIP Certification, 56 proyek bangunan hijau seluas 1,13 jt m2 dengan LEED Certification, lalu 25 proyek bangunan hijau seluas 1,43 jt m2 dengan Green Mark Certification.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di dalam situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah pada Hari Jumat pagi melemah jadi Rp16.322 per dolar Negeri Paman Sam

    Rupiah pada Hari Jumat pagi melemah jadi Rp16.322 per dolar Negeri Paman Sam

    Ligapedianews.com Ibukota – Angka tukar rupiah pada inisiasi perdagangan hari Hari Jumat pagi di tempat DKI Jakarta melemah sebesar 27 poin atau 0,16 persen menjadi Rp16.322 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya Rp16.295 per dolar AS.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI pada situs web ini tanpa izin tertoreh dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Jumlah penduduk miskin Maret 2025 turun jadi 23,85 jt orang

    BPS: Jumlah penduduk miskin Maret 2025 turun jadi 23,85 jt orang

    Ligapedianews.com DKI Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total penduduk miskin dalam Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 jt orang atau turun 0,21 jt orang dibandingkan dengan September 2024.

    "Dari sisi persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen, atau apabila dibandingkan dengan September 2024 yang dimaksud lalu turun sebesar 0,1 persen poin," kata Deputi Area Statistik Sosial BPS Ateng Hartono di tempat Jakarta, Jumat.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di tempat situs web ini tanpa izin tercatat dari Kantor Berita ANTARA.

  • Level ketimpangan pada Maret 2025 turun dengan rasio gini 0,375

    Level ketimpangan pada Maret 2025 turun dengan rasio gini 0,375

    Ligapedianews.com DKI Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di tempat Indonesia pada Maret 2025 yang dimaksud tercermin pada rasio gini sebesar 0,375 dari sebelumnya 0,381 pada September 2024.

    "Pada kondisi Maret 2025 ketimpangan atau gini rasio Indonesia sebesar 0,375 turun 0,006 poin dari September 2024," kata Deputi Area Statistik Sosial BPS Ateng Hartono pada Jakarta, Jumat.

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk Teknologi AI di area situs web ini tanpa izin ditulis dari Kantor Berita ANTARA.