Ligapedianews.com JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hasto Kristiyanto disebut telah dilakukan menyebabkan puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video yang disebutkan dibuat tidak untuk pembalasan tapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidaklah boleh tebang pilih.
“Nggak, kita akan bicara masalah pemberantasan korupsi, itu harus konsisten,” kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli di kegiatan Interupsi bertajuk “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang digunakan disiarkan iNews TV, Kamis (26/12/2024) malam.
Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tak boleh tajam ke PDIP, melainkan ke seluruh persoalan hukum yang tersebut menyeret elite lain.
Ia kemudian menyinggung sikap KPK yang meralat dua terperiksa perkara dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Ia mempertanyakan otak yang mengontrol lembaga antirasuah tersebut.
“KPK baru menggeledah Kantor BI juga tetapkan 2 tersangka, kemudian mendadak diralat. Pertanyaannya adalah siapa yang meremote KPK? Kok dapat yang namanya terperiksa itu diralat?” kata Guntur.
“Kemudian kasus-kasus korupsi yang tersebut lain, yang tersebut sesuai dengan fakta-fakta di dalam pengadilan, misalnya persoalan hukum tambang yang tersebut mengumumkan Blok Medan, kemudian persoalan hukum private jet di area situ nilainya triliunan, miliaran, tetapi tak pernah diberantas, tak pernah muncul ke publik,” kata Guntur.
Sebelumnya, Guntur menyampaikan Hasto Kristiyanto telah dilakukan memproduksi puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ia meyakini, puluhan video itu akan menggemparkan masyarakat lalu mengubah peta pemberantasan korupsi di tempat tanah air.
“Ya tentu cuma masih di tempat Indonesia, nggak kemana-mana. Dan Mas Hasto itu taat hukum kemudian kooperatif,” kata Guntur.
